Bagi pemerintah, masa awal transisi memerlukan biaya logistik besar, yaitu pencetakan uang baru, penarikan uang lama, pembaruan ATM, edukasi publik, serta pengawasan harga.
Biaya ini tidak hanya fiskal, tetapi juga reputasional karena sedikit saja kesalahan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap rupiah.
Dampak Jangka Panjang: Modernisasi Sistem Nilai dan Efisiensi Nasional
Meski jangka pendek penuh tantangan, redenominasi menawarkan manfaat jangka panjang yang signifikan.
“Pertama, penyederhanaan digit memperkuat persepsi stabilitas rupiah. Negara-negara seperti Turki dan Romania mengalami peningkatan kredibilitas moneter setelah redenominasi sukses,” kata Harris.
“Kedua, sistem pembayaran akan menjadi lebih efisien karena mengolah angka lebih pendek menurunkan beban komputasi dan risiko kesalahan, ini penting ketika transaksi digital Indonesia tumbuh pesat,” tambahnya.
Lalu yang ketiga, menurut Harris adalah pelaporan keuangan pemerintah dan dunia usaha menjadi lebih ringkas dan mudah diinterpretasi dan keempat, redenominasi membuka kesempatan besar untuk meningkatkan literasi harga masyarakat.
Pada level tertentu, redenominasi juga dapat mempengaruhi persepsi investor internasional terhadap manajemen moneter Indonesia, terutama jika dikombinasikan dengan kebijakan makro yang disiplin.
Namun, semua manfaat ini hanya dapat diperoleh bila prasyaratnya dipenuhi, yaitu stabilitas harga terjaga, kepercayaan publik tinggi, dan konversi teknis berjalan tanpa gangguan sistemik.
Apakah Momentum Ini Tepat?
“Pertanyaannya kemudian apakah ini momentum yang tepat? Indonesia sedang berada pada persimpangan yang rumit. Inflasi stabil dan digitalisasi ekonomi berkembang pesat, tetapi di sisi lain ketidakpastian global terus meningkat, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik, perang dagang, hingga volatilitas harga komoditas,” paparnya.
Kondisi-kondisi tersebut, menurutnya dapat memengaruhi nilai tukar dan sentimen masyarakat terhadap rupiah. Karena itu, kehati-hatian diperlukan.
“Pemerintah perlu menyiapkan kerangka hukumnya sekarang, menuntaskan rancangan regulasi, dan melakukan pengujian sistem secara bertahap. Namun, penetapan tanggal implementasi harus bersifat kondisional, bergantung pada stabilitas inflasi, kesehatan fiskal, kesiapan sistem pembayaran, dan kepercayaan publik,” jelas Kapoksi PDI Perjuangan itu.
“Redenominasi tidak boleh menjadi proyek kosmetik atau simbol stabilitas semu, ia harus menjadi bagian dari modernisasi ekonomi nasional yang terukur dan strategis,” sambungnya.
Sebagai penutup, Harris menyatakan bahwa redenominasi bukan jalan pintas memperkuat rupiah.