Edisi.co.id - Sehubungan dengan pemberitaan yang mengatasnamakan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), terkait dukungan untuk Jabatan Presiden Tiga Periode, dibantah oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDASI.
“Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat APDESI, mengutuk keras penggunaan nama organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh Kepala Desa yang bergabung dalam organisasi kami meminta Perpanjangan Masa Jabatan Presiden,” demikian kutipan pernyataan tersebut, Rabu, 30 Maret 2022.
Surat pernyataan yang ditujukan kepada media massa itu ditandatangani oleh Arifin Abdul Majid dan Muksalmina selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APDESI.
Pada butir selanjutnya dari pernyataan tersebut mempertanyakan kepada pemerintah mengapa nama APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak. Hal tersebut dinilai telah menjustifikasi seluruh anggota APDESI masuk dalam politik praktis, khususnya terkait polimik Jabatan Presiden Tiga Periode.
Karena itu pihak DPP APDESI meminta Kepolisian RI untuk mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah-olah seluruh Anggota APDESI mendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.
APDESI beranggotakan Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik yang aktif maupun purna bakti di seluruh Indonesia. Sesuai Undang-undang Nomor 17/2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, APDESI telah mendapatkan pengesahan sebagai Organisasi Masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07/2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08/2021, tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.
Baca Juga: Tiket KA Lebaran Dari Stasiun Pasar Senen Dan Gambir Masih Tersedia, Cek Info Lengkapnya
Berdasarkan Keputusan Kemenkumham tersebut, DPP APDESI dipimpin oleh Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina. ***