Pemerintah Optimis Dalam Waktu Dekat Indonesia Punya Hukum Pidana Nasional Sesuai Pancasila

Kegiatan yang digelar oleh Komisi Hukum dan HAM MUI ini bertajuk: Kajian Kritis Atas 14 Isu Krusial RUU KUHP.

Dhahana mengatakan, pemerintah sangat menyambut baik kegiatan ini karena bagian dari upaya untuk menyerap aspirasi dan mensosialisasikan terkait RKUHP.

“Pasca adanya arahan dari bapak Presiden (Jokowi) untuk mendengarkan aspirasi masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga: Polisi Turun Tangan Akibat Komplotan Pria Ambil Besi Tutup Drainase Di Margonda Depok

Dikatakan oleh Dhahana, pemerintah juga telah membentuk tim yang terdiri dari BIN, Polri, Kejaksaan, Kominfo, KSP maupun Kemenag.

“Ini adalah salah satu upaya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RKUHP,” ungkapnya.

Dia menyayangkan Indonesia masih menggunakan hukum kolonial. Padahal, Belanda sendiri sudah meninggalkan dan mengubah sebanyak 55 kali KUHP yang masih digunakan oleh Indonesia.

Baca Juga: Di Mudzakarah, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Neng Djubaedah Sampaikan Poin-poin Krusial RUU KUHP

Ia pun menegaskan, bahwa pemerintah optimis dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki hukum pindana sendiri yang disebutnya sebagai karya agung.

“Karya agung bangsa ini belum terwujud. Tapi InsyaAllah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, dalam waktu dekat Indonesia memiliki hukum pidana nasional yang sesuai dengan Pancasila, konstitusi Negara Republik Indonesia,” pungkasnya.