Edisi.co.id - Pemprov DKI Jakarta memberikan fakta-fakta terkait adanya yang disebut 'katanya' soal gelaran Formula E.
Ada 12 poin 'katanya' yang dijawab Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya seputar commitment fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Katanya, Formula E merupakan pemborosan APBD," demikian tertulis dalam dokument itu.
"Faktanya, hampir semua event dunia (Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah; termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022," ujar Pemprov DKI.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Menjadi ASN Polri
Pemprov DKI menyatakan event seperti Asian Games 2018, MotoGP Mandalika 2022, hingga Formula E bukan pemborosan APBD. Menurut Pemprov DKI, gelaran tersebut bakal memberi manfaat ekonomi hingga reputasi.
"Manfaat reputasional: citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi," ucap Pemprov DKI.
Pemprov DKI juga menjawab 'katanya' soal commitment fee senilai Rp 2,3 triliun dan biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun. Menurut Pemprov DKI, commitment fee yang dibayar senilai Rp 560 miliar untuk semua tahun penyelenggaraan.
Baca Juga: Puan Maharani: Pancasila tidak Semata-mata Ditempatkan Sebagai Slogan
"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk melaksanakan Formula E, baik untuk 2022, 2023, dan 2024," ujar Pemprov DKI.
Pemprov DKI mengatakan ada biaya pelaksanaan senilai Rp 150 miliar per tahun. Namun, menurut Pemprov DKI, dana tersebut tidak dibayarkan oleh APBD, melainkan dari sponsor yang dilakukan oleh Jakpro.
Pemprov DKI juga mengatakan tidak ada lagi keperluan pembuatan bank garansi. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan Formula E Jakarta ialah 3 tahun.
Baca Juga: Umroh di Masa Pandemi, Salat Hanya Sekali di Raudah
"Itu semua ada data yang akurat. Kesepakatan antara Jakpro dengan FEO (Formula E Operations)," tulis Pemprov DKI.
