Pemerintah kerap melakukan penggusuran paksa terhadap lahan milik rakyat.
Reforma agraria, menurut Aquino, menjadi solusi atas konflik tanah yang berkepanjangan ini.
Sebab, reforma agraria telah diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai pondasi kemajuan bangsa secara ekonomi dan politik.
"Saya berharap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf serius dalam menjalankan reforma agraria sejati, yaitu hak tanah untuk rakyat dan perlindungan terhadap tanah adat dari kepentingan korporasi," ujar Aquino saat dihubungi, Jumat (22/10/2021) malam.
Baca Juga: Penyediaan Serum Anti Ular Berbisa di 11 Puskesmas dan RSUD Depok oleh Dinkes.
Selain itu, massa aksi yang tergabung dalam GMNI se-Jakarta tersebut, menilai pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini semakin mengabaikan pemberantasan korupsi.
Terbukti berbagai upaya pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan).
Bukan itu saja, mereka juga menuntut pemerintah agar segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual.
Baca Juga: Korban Pelecehan Seksual KPI Bayar Biaya Psikiater Sendiri.
Sebab, menurut Aquino, dalam kurun waktu 2016-2019 saja, terdapat 55.273 kasus kekerasan yang dilaporkan dan hanya kurang dari 30 persen yang diproses.
"Saya meminta agar pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif untuk segera mengesahkan RUU PKS yang sudah masuk dalam Prolegnas 2021," tegas Bung Aquino--sapaan akrabnya.
Dia juga menyoroti wacana penunjukkan anggota aktif Polri dan TNI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala daerah dalam rangka menyambut Pilkada serentak 2024.
"Melalui aksi damai kali ini, kami menuntut dengan tegas agar wacana menjadikan anggota aktif TNI-Polri sebagai Pelaksa Tugas (Plt.) tidak dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Xiaomi akan Nambah Produksi Mobil Listrik
Terakhir, Aquino berharap agar Jokowi-Ma'ruf serius dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyejahterakan seluruh Rakyat Indonesia.
