• Sabtu, 29 Januari 2022

Diskusi Penyerta Muspimnas II Hima PERSIS, Tamsil Linrung Paparkan Subtansi Amandemen UUD 1945

- Rabu, 3 November 2021 | 16:57 WIB
Hima PERSIS  foto bersama
Hima PERSIS foto bersama

Edisi.co.id, Bandung - Dalam diskusi hybrid penyerta kegiatan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) II Hima PERSIS, anggota DPD RI, Tamsil Linrung mengutarakan setidaknya ada beberapa urgensitas terkait kebutuhan untuk mengamandemen UUD NKRI 1945.

Dalam diskusi yang dilaksanakan secara hybrid di Lembang, Jawa Barat-Jakarta pada Senin, 1/11/2021, Tamsil Linrung memaparkan bahwa urgensitas amandemen UUD 1945 adalah; pertama, ialah dengan mengembalikan pasal 6 ayat 1 UUD 1945 yakni, presiden adalah warga negara asli Indonesia. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar sosok pemimpin tertinggi negara mempunyai rasa kepemilikan yang kuat terhadap NKRI. Agar, berbagai kebijakan yang dimunculkan nantinya selaras dengan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kedua, Tamsil Linrung juga mengutarakan keberatannya terhadap presiden threshold yang saat ini membentuk pola alogarki kepartaian di Indonesia. Perbandingan kuantitas antara oposisi dengan koalisi pemerintah yang tidak sehat turut mencederai nilai-nilai Demokrasi yang diperjuangkan pasca runtuhnya Orde Baru.

Baca Juga: JNE Tangerang Bagikan Ratusan Al-Qur’an dan Sajadah ke DMI Tangerang Raya

"Kita dapat melihat saat ini para pemilik modal membeli partai-partai, yang tersisa dari oposisi saat ini tidak bisa mencalonkan satu pasanganpun di pilpres mendatang. Sehingga, orang-orang yang memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk menjadi presiden tidak punya kesempatan," sebut Tamsil melalui sambungan virtual.

Tamsil juga melanjutkan bahwa melihat gemuknya partai koalisi pemerintah di parlemen saat ini. Sudah seharusnya fungsi dan wewenang DPD RI dikembalikan kepada fungsi legislasi di parlemen.

Menurutnya, DPR RI saat ini tersandra dengan kepentingan elit partainya masing-masing. DPD RI yang notabene senator yang terkesan jauh dari kepentingan partai politik dapat menjadi solusi mengatasi hal itu. DPD yang pada saat pemilu lalu hadir mewakili daerahnya, dianggap tepat dalam membentuk, mengawal dan menghasilkan UU yang berpihak pada rakyat.

Baca Juga: Silaturahmi ke Ketum PP PERSIS, Anis Matta: Rasakan Kehangatan dan Ketulusan seperti Men-charge Batere Ruhani

"DPD yang bukan utusan partai, tapi utusan seluruh propinsi se-Indonesia,” ucapnya.

Halaman:

Editor: Henry Lukmanul Hakim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Seorang ABK Yang Tenggelam Masih Dalam Pencarian

Sabtu, 29 Januari 2022 | 11:10 WIB

Sengketa Pertanahan Dapat Dicegah Karena Program PTSL

Sabtu, 29 Januari 2022 | 10:36 WIB

Minyak Goreng di Kota Depok Turun Harga

Sabtu, 29 Januari 2022 | 09:48 WIB

Terjungkal Dan Makna Sholat

Jumat, 28 Januari 2022 | 10:34 WIB

9.340 Warga di Kota Bogor Terima Program KKS Kemensos

Kamis, 27 Januari 2022 | 21:38 WIB
X