Gelar FGD Tokoh Betawi Rekomendasikan Sembilan Poin Revisi UU Nomer 29 Tahun 2007

“Keenam, atas adanya kekhusuan Jakarta tersebut, maka pembangunan revisi UU No 29 harus memuat kelembagaan masyarakat adat Betawi, seperti yang ada di Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) dan/atau di Papua (MRP) agar daerah terintegrasi dengan nilai-nilai Betawi,” jelasnya.

Ketujuh, UU No 29 hasil revisi harus menempatkan hak-hak sosial dan masyarakat Betawi dalam setiap sistem pemerintahan dan tingkat di DKI Jakarta.

Baca Juga: Kecelakaan Lalu Lintas Menewaskan Pasutri

Kedelapan, revisi UU mesti memuat ulang sistem pendidikan dengan memperhatikan muatan lokal kebetawian dalam kurikulum pendidikan di setiap tingkatan.

“Kesembilan, revisi UU 29/2007 harus memuat penyesuaian dan pengembangan wilayah khusus budaya dan ekonomi di setiap pemerintahan tingkat kecamatan,” tutup Bang Dai.