Mediacracy Calon Ketua Umum PERSIS

- Senin, 12 September 2022 | 20:18 WIB
Devile santri membaw bendera Persatuan Islam diacara  Grand Launching Muktamar XVI - Foto: Henry Lukmanul Hakim
Devile santri membaw bendera Persatuan Islam diacara Grand Launching Muktamar XVI - Foto: Henry Lukmanul Hakim

Oleh : Dean Al-Gamereau

Apakah media, termasuk media sosial, ikut memengaruhi pemilih, atau bahkan jadi pengendali utama pemilih? Bisa jadi. Disadari atau tak disadari, media “menyihir” khalayak pemilih dengan framing (pembingkaian) calon yang disodorkan oleh media yang bersangkutan. Pemilihan yang seharusnya oleh rakyat, yang kita sebut democracy (demokrasi), ternyata hakikatnya medialah yang mengarahkan pilihan rakyat.

Untuk kasus seperti ini, Kevin Phillips menyebutnya mediacracy, gabungan dari  media dan democracy. Medialah sebenarnya yang bermain, yang menjadi aktor dan  atau director di areal demokrasi pemerintahan rakyat. Kevin memperkenalkan  istilah mediacracy untuk menunjukkan adanya “pemerintah oleh media”, dan menginghatkan, bahwa kalau selama ini pemerintahan oleh rakyat (democracy), kini lahir pemerintahan oleh media.

Contoh yang gampang, pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 : Metro TV mendukung siapa,  TV One mendukung siapa pula? Apa hubungannya dengan mediacracy Kevin tadi? Khalayak pemilih “disihir” oleh kedua televisi itu dengan framing (positif atau negatif), sampai akhirnya jadi sikap : memilih atau tak memilih calon tertentu.

Baca Juga: Penyakit akhir zaman

Maka, televisi sebagai aktor intelektual dan khalayak pemilih sebagai “eksekutor”. Kata Kevin. “Era sekarang adalah lebih merupakan mediacracy, yakni pemerintahan media, daripada demokrasi pemerintahan rakyat” (Ginting, Republika.co.id, 31/12/2018). Orang-orang komunikolog (kumuinikasi massa) mungkin menyebutnya pula sebagai Teori Jarum Suntik (Hipodermic Needle Theory) Ya, alat suntik dan obat. Televisi alat suntiknya, pesan adalah  seperti obat yang disuntikkan itu agar jadi sikap.

Lantas, jangan-jangan, keterpelihan calon presiden itu memang karena televisi tempat bernaung, bukan karena pribadi calon presidennya itu sendiri.  Jangkauan siaran Metro TV (48 pemancar)  lebih luas dari jangkauan  siarannya TV One (37 pemancar), tetapi durasi siarannya sama, 24 jam sehari semalam.  Metro TV lebih tua dua tahun, diperkuat pula dengan media cetak nasional  Media Indonesia.

Oleh karena itu, wajar saja,  kalau Joko Widodo jauh lebih dikenal luas, sehingga kemudian terpilih jadi presiden. Kalau saja Prabowo Subianto ada di pihak Metro TV, amat sangat mungkin, dialah yang akan terpilih jadi presiden. Jadi, siapa pemilih yang sebenarnya? Media televisi, dan itulah mediacracy. Anda percaya pada kekuatan media? Paradigma klasik menyebutnya sebagai kekuatan keempat (The Fourth Estate) setelah tiga kekuatan eksekutif, legislatif, dan judikatif. 

Baca Juga: Untuk para orang tua diharapkan tidak perlu khawatir membawa anak mereka ke Pesantren

Halaman:

Editor: Henry Lukmanul Hakim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

IPeKB Jawa Barat Gelar Rakerda 2023

Kamis, 26 Januari 2023 | 21:49 WIB

Tak Mempan Bujuk Rayu Parpol Gaet Kaesang

Kamis, 26 Januari 2023 | 14:54 WIB

Dishub dan Satlantas Depok Tutup Lima U-Turn GDC

Rabu, 25 Januari 2023 | 20:20 WIB

BKD Depok Targetkan PBB-P2 Sebesar 385 Miliar

Rabu, 25 Januari 2023 | 20:16 WIB

Loksem JP 44 di Pegangsaan Selesai Direvitalisasi

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:03 WIB
X