DPRD Surabaya Sebut Pembangunan Rusanawa Tidak Dianggarkan Pada 2023

”Karena banyak warga yang mengadu tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun,” ujar Aning.

Sementara itu, anggaran rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diusulkan DPRKPP Surabaya begitu besar yakni Rp 124 Miliar untuk 3.500 rutilahu. Anggaran itu meningkat berkali lipat dari 2022 senilai 900 rutilahu.

”Kami berharap dengan peta data yang jelas masyarakat yang keluar dari rusun betul-betul dipastikan sesuai dengan kondisi ideal tercoretnya MBR,” ujar Aning.

Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnya mengatakan, pembangunan sembilan rusunami di Surabaya yang dimulai pada 2023 dikhususkan untuk warga yang sudah lepas dari status masyarakat berpenghasilan rendah. ”Rusunami disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lepas dari status MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan sebelumnya tinggal di rusunawa,” kata Irvan.

Menurut dia, warga yang sudah lepas dari MBR itu diharapkan bisa memiliki rumah seperti rusunami dengan angsuran rendah. Sehingga, rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah.

Irvan menyebutkan sembilan titik lokasi pembangunan rusunami bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. Di antaranya di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu.