Oleh : Rohmat Rospari*
Sebenarnya kenaikan BBM di Indonesia bukan sekali atau dua kali ini saja. Kenaikan BBM telah terjadi kurang lebih 35 kali sejak tahun 1966 sampai sekarang.
Dan sejak saat itulah setiap kali ada isu kenaikan harga BBM masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menyikapinya dengan kondisi putus asa dan terlalu bergantung kepada BBM dalam menjalani kehidupan ini.
Dengan kata lain mereka lupa bahwa sebenarnya hanya kepada Allah Swt lah tempat kita mengantungkan segalanya (Surat Al-Ikhlas ayat 1-4).
Bahan Bakar Minyak (BBM) sejatinya merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah ruah di Indonesia (disamping batubara, emas, timah, tembaga, dll).
Banyak sekali daerah-daerah di Indonesia memiliki kekayaan minyak bumi.
Namun dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah tersebut pemerintah dengan konsep Negara Ideologi Pancasila belum mampu mensejahterakan rakyatnya.
Baca Juga: Kepemimpinan itu Keteladanan, Bukan Kehebatan Berkata-kata
Meskipun pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya yang ada pada Negara belum berjalan efektif.
Ada beberapa ideologi kenegaraan selain Pancasila terkait dengan penggunaan sumber daya alam termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
Diantara ideologi tersebut diantaranya paham sosialis yang berpandangan bahwa yang menentukan perekonomian adalah kekuataan buruh atau kaum proletar, bukan para kapitalis atau pemilik modal seperti paham liberal.
Sehingga para buruh bukanlah objek yang hanya dijadikan alat dan diperas tenaganya, tapi menjadi salah satu subjek yang dapat menentukan berjalannya roda perekonomian dan politik dengan kata lain kekayaan sumber daya alam yang terdapat disuatu negara bisa dimiliki oleh masing-masing individu.
Selain paham Sosialis ada pula ideologi komunis yang menginginkan sebuah tata dunia baru yang dikuasai oleh para buruh yang dikelola secara kolektif dalam wadah negara.
