Menteri Wihaji juga mengajak camat, lurah, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota di Jawa Barat untuk bersinergi dan berkolaborasi.
"Seluruh program tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan seluruh pihak. Dengan sinergi dan kolaborasi lintas sektor pusat sampai dengan desa, maka semuanya dapat terintegrasi dan berjalan untuk mendukung tercapainya Indonesia emas 2045," tambahnya.
● Penerima Bantuan Ber-KB
Sementara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan kepada 150.000 masyarakat penerima jaringan listrik baru, di mana anak-anak mereka akan menerima beasiswa.
Pemprov Jawa Barat juga menyalurkan bantuan sosial bagi penduduk usia produktif, bantuan rumah. Semua itu akan didapatkan hanya dengan syarat penerima bantuan ber-KB, diutamakan ber-KB vasektomi/KB pria.
"Mengapa saya menuntut penerima bantuan ber-KB dan yang ber-KB yaitu laki-laki? Karena jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi tapi harus laki-lakinya. Kenapa? karena perempuan sering mengalami masalah," urai Gubernur.
Gubernur mencontoh minum pil KB. "Sering lupa. Jika lupa maka perempuan akan hamil dan terus jumlah penduduk semakin bertambah. Maka, saat ini kami menekan yang ber-KB adalah pria," tandas gubernur.
Gubernur juga menilai sangat penting mengintegrasikan berbagai program di desa. "Harus terintegrasi, desa yang berhasil dalam KB, pendidikan, penanganan kesehatan warga, berkurangnya angka kematian ibu dan anak, pengelolaan sampah dengan baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar 10 miliar rupiah per Desa," ujar gubernur.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh kementerian strategis yang mempunyai urusan dengan desa. Paparan yang disampaikan oleh para menteri tersebut banyak menawarkan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Menteri Kesehatan dengan “Cek Kesehatan Gratis”; Menteri Sosial dengan “Program Keluarga Harapan (PKH)", bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, Program Indonesia Pintar; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan “12 Rencana Aksi” dan masih banyak program yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat.***