Wajib Terhubung Pendidikan Vokasi Dengan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja

Edisi.co.id - Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan industri agar tenaga kerja dari vokasi bisa terserap maksimal.

“Persoalan ada di koordinasi. Semua asyik jalan sendiri karena kalau bikin sekolah dianggap sudah berhasil. Misalnya, zaman Presiden SBY, membangun banyak SMK tetapi tidak ada upaya mengintegrasikannya dengan arah perkembangan kebijakan industry sehingga output sekolah vokasi, tidak sejalan dengan kebutuhan industri,” kata Piter, Senin (31/10/2022).

Namun, karena dibiarkan ‘jalan sendiri’, maka daya serap tenaga kerjanya kurang. Ada ledakan suplai (tenaga kerja) tidak dibantu pertumbuhan terciptanya lapangan kerja.

Insentif Super Tax Deduction yang merupakan potongan pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi seperti pemagangan, praktik kerja industri (prakerin) atau PKL, guru industri, juga diapresiasi oleh Piter. Hanya saja kembali ke permasalahan awal, bagaimana memperkecil gap antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: TNI Terlibat Amankan KTT G20 ke Bali  

Ketersediaan pengajar yang sesuai dengan kebutuhan industri juga masih menjadi tantangan dalam pendidikan vokasi. Hal itu penting untuk memunculkan sinergitas antara dunia pendidikan dan industri. Selain itu, pemerintah juga patut membantu peserta pendidikan vokasi dalam hal pendanaan.