Bersama dengan Sudinakertrans Jakarta Utara, BPJS Kesehatan Pastikan Masyarakat Memiliki JKN

Edisi.co.id-Dalam rangka mengoptimalkan keaktifkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Jakarta Utara, khususnya untuk pendaftaran peserta JKN oleh pemberi kerja, BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Energi (Sudinakertrans) Jakarta Utara terkait dengan pengawasan terhadap badan usaha yang masih belum mendaftarkan pekerjanya, melaporkan data upah sebenarnya dan juga terkendala dalam pembayaran sehingga menyebabkan kepesertaan pekerjanya non aktif. Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Ropik Patriana dalam pertemuan dengan Kepala Sudinakertrans dan Pengawas Ketenagakerjaan.

“Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil atas kolaborasi dan kerjasama yang baik yang telah terjalin antara BPJS Kesehatan dengan Sudinakertrans Jakarta Utara. Banyak hal yang telah kami capai dikarenakan beberapa hal yang diberikan jalan dan bantuan oleh Sudinakertrans sehingga apa yang dikerjakan menjadi lebih efektif dan optimal. Di antaranya adalah pemeriksaan bersama dan sinkronisasi data baik itu dari Sudinakertrans, Sudin Dukcapil dan juga BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ropik.

Ropik mengungkapkan bahwa ada penonaktifan peserta dari segmen PBI APBD dan PBI APBN dengan jumlah yang banyak yang dilakukan hampir setiap bulan. Salah satu alasan penonaktifannya adalah ketika ditemukan ada salah satu keluarga peserta yang terdaftar sebagai pekerja. Akan tetapi setelah dilakukan konfirmasi, ada 90% yang sudah tidak bekerja.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Dorong FKTP Kepulauan Seribu Capai Angka Kontak Untuk Maksimalkan Fugngsi Gatekeeper

“Hal ini yang harus didiskusikan, sehingga kedepannya tidak menjadi keluhan. Kami harapkan bantuan dari Sudinakertrans lebih menekankan kembali kepada pemberi kerja bahwa, ini menjadi tanggung jawab pemberi kerja jika ia tidak memiliki jaminan kesehatan. Ada juga badan usaha yang kita datangi dan konfirmasi ke lingkungan sekitar sudah tidak beroperasi lagi. Dan di BPJS Kesehatan tercatat tidak pernah membayar iuran meskipun tagihannya kecil-kecil. Ada juga beberapa badan usaha yang menunggak dan masih beroperasi seperti biasa. Dan kami harapkan ada penekanan kepada mereka agar membayar kewajibannya agar pekerjanya tetap dalam kondisi aktif kepesertaan JKN nya,” ujar Ropik.

Kepala Sudinakertrans Jakarta Utara, Noviar Dinaryanti mengungkapkan bahwa Sudinakertrans selalu memberi dukungan kepada BPJS Kesehatan. Koordinasi yang terjalin saat ini serta dukungan Sudinakertrans dan tim sudah merespon dengan sangat baik. Mereka selalu bersedia untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJS Kesehtan. Kendala apapun yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan selalu berusaha ditindaklanjuti bersama sampai menemui jalan keluarnya.

“Kita ini mempunyai kewajiban dan tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat baik itu warga maupun pekerja yang termasuk peserta JKN. Pemeriksanaan yang dilakukan oleh Pengawas Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang sudah berjalan selama ini harus lebih dioptimalkan lagi. Koordinasi kita selama ini baik dan cepat terlebih lagi kantornya dekat juga secara wilayah. Sehingga kendala dan bantuan yang diminta, akan dtindaklanjutkan oleh kami dengan segera. Yang terpenting kita tahu permasalahannya dan yang harus kita cari adalah solusi serta jalan keluarnya,” ujar Noviar.

Prinsip utama dari Noviar adalah harus cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dan sudah menjadi tugasnya untuk memastikan semua kendala dan urusan itu harus selesai. Dengan mempunyai tujuan yang sama yaitu melayani masyarakat, hubungan kerjasama yang terjalin selama ini menjadi lebih mudah dan akan lebih optimal. Noviar memastikan tidak ada masyarakat yang tidak terlayani khususnya yang membutuhkan jaminan kesehatan.