Muhammadiyah dan NU Mengajak Masyarakat Kawal Pemilu Agar Jujur dan Adil

Edisi.co.id - Kekhawatiran terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu terus disuarakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, masyarakat perlu ikut mengawasi dan mengawal supaya setiap kecurangan yang mungkin terjadi dapat dimitigasi dari awal, sehingga berbagai hal yang dikhawatirkan menjadi penyebab terjadinya kecurangan bisa dihindari dan dicegah. Ajakan itu datang dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, pada kesempatan ngopi bareng awak media, Jumat (9/2), di Jakarta.

Perjumpaan dua petinggi Organisasi Masyarakat Islam terbesar itu menjajaki kerjasama apa yang bisa diekplorasi untuk lebih bersinergi terutama setelah secara bersama menerima penghargaan dari Syekh Zayed penghargaan Zayed Award for Human Fraternity 2024 di Founders Memorial, Abu Dhabi, Senin (5/4/2024). Zayed Award for Human Fraternity 2024 adalah penghargaan yang menunjung tinggi nilai-nilai kemanuasian dan toleransi.

“Alhamdulillah kami terima penghargaan, satu paket berdua untuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sehingga karena itu kedepan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari dua organisasi ini bisa berperan lebih besar dalam membangun tata kehidupan dunia yang damai khususnya di tanah air kita Indonesia ini”, ujar Abdul Mu’ti.

“Penghargaan ini memotivasi agar kami bergandeng kuat. Apa yang dikerjakan Muhammadiyah dan NU yang sudah lebih seratus tahun mulai diakui dunia internasional,” tambah Gus Ipul.

Baca Juga: Mencegah Obesitas pada Anak: Langkah-langkah Penting Untuk Kesehatan Masa Depan

Kawal Pemilu Jurdil

Pertemuan ditengah suasana babak akhir kampanye itu meluas pada pembicaraan terkait pelaksanaan Pemilu yang ditengarai berbagai pihak tidak jurdil.

Soal Pemilu jurdil menurut Gus Ipul yang sudah beberapa kali ikut kontestasi pilihan langsung mengungkapkan, bahwa isu kecurangan itu selalu ada mewarnai setiap Pemilu. Namun, lebih lanjut menurutnya aturan sudah cukup jelas, jika terjadi kecurangan, apa tindakannya, proses dan bagaimana membuktikan, semua ada proses dan prosedurnya. Karena itu Gus Ipul mengajak untuk bersama mengawal agar Pemilu benar-benar jujur adil, transparan. Semua melakukan tugas sesuai fungsinya masing-masing. “Saya masih percaya semua elemen-elemen yang ada ini bisa bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” demikian Gus Ipul.

Sependapat dengan Gus Ipul, Abdul Mu’ti sampaikan bahwa kekhawatiran berbagai pihak akan kecurangan itu sebenarnya merupakan peringatan dini saja. Sebuah peringatan awal agar semua pihak melaksanakan Pemilu ini kalau dalam bahasa lama secara luber jurdil langsung umum bebas, rahasia. “Kita semua harus mengawal

Pemilu ini, termasuk teman-teman media juga perlu ikut mengawal supaya setiap kecurangan yang mungkin terjadi itu dapat dimitigasi dari awal sehingga berbagai hal yang dikhawatirkan menjadi penyebab terjadinya kecurangan sudah bisa diantisipasi sehingga bisa dihindari”, ajak Abdul Mu’ti.

Baca Juga: Kelebihan dan Efek Samping yang Perlu Diperhatikan Ketika Makan Telur Setiap Hari

Suara Kampus

Soal imbauan moral dari kampus-kampus, Abdul Mu’ti menilai hal itu menunjukkan kehirauan dari para para sivitas akademika terhadap masa depan. Sudah seharusnya tidak perlu dicurigai, apalagi menuduh sebagai bagian dari agenda-agenda misalnya ditunggangi kelompok tertentu. Sebagai insan kampus Abdul Mu’ti melihatnya semata-mata karena kepedulian mereka terhadap masa depan bangsa, dan harapan besar mereka agar Pemilu berlangsung secara luber, jujur, adil dan menghasilkan pemimpin nasional yang terbaik, wakil rakyat yang terbaik.

Selanjutnya, masih menurut Abdul Mu’ti, tentu imbauan moral itu hendaknya dihiraukan juga oleh para penyelenggara negara, oleh para penyelenggara Pemilu termasuk Presiden. Karena itu ia ingatkan, imbauan itu jangan ditafsirkan terlalu jauh, semuanya masih tetap dalam kerangka dan koridor yang sesuai dengan pesan moral dan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partisan untuk calon tertentu.