Penegakan HAM di Indonesia: Janji Prabowo hingga Upaya Menteri Natalius Pigai Minta Anggaran Tambahan

Edisi.co.id - Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri Kabinet Merah Putih tang akan membantunya dalam pemerintahan lima tahun kedepan.

Pelantikan para menteri itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Salah satu tokoh yang dilantik adalah Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI periode 2024-2029.

Baca Juga: Fakta Terbaru Kasus Guru Supriyani yang Ditahan Gegara Dituduh Aniaya Murid Kelas 1 di Konawe Selatan

Keberadaannya di kursi menteri HAM, diharapkan mampu memberantas pelanggaran HAMyang terjadi di tanah air.

Seperti yang terjadi di Tanah Papua, sederet kasus kekerasan yang terjadi yaitu peristiwakontak senjata dan penembakan terhadap warga sipil yang tak bersalah.

Menurut Laporan Komnas HAM RI yang terbit pada Agustus 2024, jumlah peristiwapelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari tindakan kekerasan dan konflik bersenjata.

Situasi kekerasan di Papua tidak terlepas dari pendekatan keamanan yang terusmengakibatkan kekerasan politik dan pelanggaran HAM.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan kasus-kasus itu didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal).

"Penganiayaan sebanyak 10 kasus dan perusakan fasilitas publik 7 kasus, dimana 1 peristiwabisa menimbulkan lebih dari tindakan kekerasan," kata Frits Ramandey dalam keterangan resminya di Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024 lalu.

Ketua Komnas HAM di tanah Papua itu juga menyebut daerah kabupaten yang memiliki jumlah kasus tertinggi.

"Kabupaten Puncak 5 kasus, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Nabire masing-masing 3kasus," terangnya.

Frits Ramandey juga menyebutkan korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat dari kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.

Pernyataan Jokowi Soal Pelanggaran HAM