Barron Ichsan: Pemimpin Direktorat Kepatuhan Internal dengan Rekam Jejak Gemilang

Kepala Kanim Kelas 1 Non-TPI Jakarta Pusat.

4. Posisi Tinggi di Kanwil Kemenkumham:

Kepala Divisi Imigrasi di Kanwil Bangka Belitung dan Kanwil Bali.

5. Direktur Strategis di Ditjen Imigrasi:

Menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sebelum akhirnya dipercaya sebagai Direktur Kepatuhan Internal.

Sebagai pemimpin Direktorat Kepatuhan Internal, Barron berfokus pada penyusunan aturan, identifikasi risiko, dan evaluasi operasional untuk memastikan semua aktivitas Ditjen Imigrasi berjalan sesuai dengan peraturan, SOP, dan kode etik.

Baca Juga: Diikuti Pimpinan Ormas Pemuda Se-Jakarta, Ganas Annar MUI Kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkoba

“Direktorat ini adalah penjaga integritas organisasi. Kami memastikan transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil,” ujar Barron.

Barron Ichsan dikenal sebagai pemimpin yang tegas, inovatif, dan berorientasi pada solusi. Ia berkomitmen untuk membawa perubahan positif di Ditjen Imigrasi, menjadikan lembaga ini lebih modern dan responsif terhadap tantangan global.

Dengan pengalaman yang solid dan kepemimpinan yang visioner, Barron Ichsan terus berupaya memperkuat kepercayaan publik terhadap Ditjen Imigrasi, membawa organisasi ini menuju masa depan yang lebih transparan dan akuntabel.

Wawancara Khusus Bersama Baron Ichsan, Tentang Tugas dan Fungsi Direktur Kepatuhan Internal Imigrasi

Baron Ichsan AMD.IM, SH, MSI, resmi dilantik sebagai Direktur Kepatuhan Internal Imigrasi pada 28 November 2024.

Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sekarang menjadi Direktur Kepatuhan Internal.

Adapun tugas Baron Ichsan sebagai Direktur kepatuhan internal, meliputi pencegahan pelanggaran dengan melakukan identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan pelanggaran, menyusun kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Disisi lain juga berfungsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.