Terpilihnya Silmy Karim Jadi Dirjen dan Memori Kritik Keras Jokowi ke Imigrasi

Edisi.co.id  - Terpilihnya Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempunyai kaitan dengan kritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Jokowi sempat melontarkan kritik keras kepada Ditjen Imigrasi terkait visa on arrival hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Hal itu dia sampaikan dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022). Menurut Jokowi, dia menerima keluhan terkait pemberian visa on arrival hingga KITAS bagi warga asing yang mempunyai urusan pekerjaan atau bisnis hingga wisatawan. Saat itu Jokowi mengatakan, pengurusan visa on arrival hingga KITAS sangat menyulitkan bagi warga asing.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," kata Jokowi saat memimpin rapat yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

Baca Juga: Bikin Army Gempar, Jungkook BTS Perlihatkan Tato Full di Lengannya

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat," tutur Jokowi. "Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" papar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku merasa malu mendengar keluhan tentang pengurusan KITAS dan visa. "Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga," ucap Jokowi. Untuk itu, kepala negara ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," kata Jokowi. Presiden Jokowi juga menyarankan supaya Menkumham Yasonna Laoly mengganti pejabat Dirjen Imigrasi jika tidak mampu melakukan terobosan terkait persoalan itu.

"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari Dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau endak, enggak akan berubah," kata Jokowi.

Jokowi meminta layanan imigrasi harus diubah total menjadi memudahkan dan melayani. "Kalau perlu Dirjen-nya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus diubah," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan akibat lain dari sulitnya layanan imigrasi di Indonesia. Menurut dia, Indonesia menjadi sangat tidak menarik bagi investor. "Saya cek kenapa kita menjadi tidak menarik? Salah satunya, bukan salah satunya, paling gede kontribusinya adalah urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama," ungkap Jokowi.