Apresiasi Presiden yang Izinkan Kejagung Bongkar Kasus Korupsi Pertamina, Mahfud MD: Kalau Ada Motif Politik, ya Terserah

Edisi.co.id- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus korupsi di tubuh Pertamina.

Ia menilai bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik dalam menangani kasus tersebut.

"Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak dapat izin dari presiden. Maka saya apresiasi presiden membiarkan Kejaksaan Agung bekerja," ujar Mahfud saat menghadiri seminar hukum yang diadakan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta di Solo, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025.

Baca Juga: 3 Fakta Menohok Perjalanan Bisnis Sritex yang Kini Resmi Tutup Total 1 Maret 2025, Salah Satunya Pernah Dipercaya Bikin Seragam Militer NATO

Menurutnya, terlepas dari berbagai motif yang mungkin ada di balik pengungkapan kasus tersebut, yang paling penting adalah hukum dapat ditegakkan dengan baik.

"Apapun motifnya, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu," tambahnya.

Mahfud juga menilai bahwa selama ini Kejagung selalu mendapatkan penilaian terbaik, terutama jika diberikan kesempatan untuk bekerja secara optimal.

Sejak 2022 hingga 2024, kinerja Kejagung pun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Kejaksaan Agung itu selalu mendapat penilaian terbaik. Asal dilindungi dan diberi peluang oleh atas untuk melakukan tindakan," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Kejagung dalam kasus ini merupakan awal dari tindakan-tindakan berikutnya yang perlu dilakukan oleh presiden.

"Itu permulaan dari langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh presiden. Kita tunggu," imbuhnya.

Mahfud juga meminta masyarakat untuk tidak terus berpikir buruk terhadap pemerintah, karena pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar bekerja.

"Apalagi sekarang ini Kejagung sudah bisa masuk menangkap Dirjen di Kementerian Keuangan, kemudian masuk ke ESDM, macam-macam yang sudah dilakukan Kejagung, kita apresiasi," lanjutnya.

Selain itu, Mahfud berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi tanpa adanya persaingan antar lembaga.

"KPK dan Kepolisian melakukan hal yang sama tapi bersinergi, bukan rebutan atau bersaing. Sinergi saja bahwa semuanya ingin memberantas korupsi," tuturnya.