Abdi Nagri Nganjang ka Warga Kini Sediakan Layanan KB Pria

Edisi.co.id - Festival Layanan Publik dan Hiburan Khas Jawa Barat “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” Edisi #5 di Kabupaten Kuningan hari ini, Jumat (2/5/2025), turut menyediakan layanan keluarga berencana (KB).

Layanan tersebut meliputi edukasi, konseling, dan pemasangan kontrasepsi. Layanan ini menjadi salah satu paket layanan yang disediakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat.

“Kami juga menyediakan layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Khusus untuk KB pria berupa vasektomi atau metode operasi pria (MOP), hari ini kami melayani 14 akseptor,” terang Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti di sela peninjauan pelayanan KB pria vasektomi di Puskesmas Kuningan, Cijoho, Kabupaten Kuningan.

Baca Juga: Aura HUT ke-26 Kota Depok: Warga Kelurahan Cilodong Antusias Ngubek Empang

Pelaksanaan layanan KB pria di Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan.

Layanan KB salah satu tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada saat membuka Rapat Koordinasi “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2025).

Secara khusus Dedi menyatakan bahwa kesertaan ber-KB menjadi salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial di Jawa Barat. Bahkan, Dedi menjanjikan untuk menambah insentif sebesar Rp 500 ribu bagi akseptor KB pria vasektomi.

“Kami menjalankan arahan Pak Gubernur yang kemudian diperkuat melalui surat Pak Sekda yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat pada 30 April 2025. Salah satunya terkait optimalisasi kepesertaan program Keluarga KB melalui integrasi
program bantuan sosial dan program KB dengan penekanan program KB pada laki-laki,” ungkap Siska.

Siska juga mengaku sudah melaksanakan diskusi terpumpun atau _focus group discussion (FGD)_ yang secara khusus membahas vasektomi.

Diskusi tersebut menghadirkan pemangku kepentingan utama yang terkait dengan integrasi bantuan sosial dan layanan KB, khususnya KB pria.

Sebut saja misalnya Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Majelis Utama Indonesia (MUI) Jawa Barat, hingga Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat.

Pada pertemuan tersebut, Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei dihadirkan untuk memberikan pandangan hukum terkait adanya polemik mengenai KB pria vasektomi.

Rahmat menjelaskan, keputusan ijtima’ ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Cipasung pada 2012 menatapkan bahwa hukum vasektomi alias MOP adalah haram.

Namun demikian, ada pengecualian pada lima situasi: (1) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at, (2) tidak menimbulkan kemandulan permanen, (3) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, (4) tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan (5) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap atau permanen.

“MUI berharap jangan sampai keluarga miskin yang berhak menerima bantuan tidak jadi diberi bantuan akibat tidak vasektomi. Pada prinsipnya MUI mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat selama sesuai dengan ketentuan syari’at,” ujar Siska menirukan Rahmat Syafei.