Abdi Nagri Nganjang ka Warga Kini Sediakan Layanan KB Pria

Meski begitu, Siska enggan menanggapi polemik hukum KB pria vasektomi. Dokter spesialis layanan primer dan magister hukum kesehatan ini mengaku menghormati fatwa MUI sebagaimana menjadi otoritasnya.

Prinsip dasarnya dalam layanan KB, sambung Siska, adalah menyediakan pilihan kontrasepsi.

Dalam hal ini, pasangan usia subur (PUS) yang menentukan akan memilih alat dan/atau obat kontrasepsi yang akan digunakan. Termasuk apakah yang menjadi akseptor dari pihak istri atau suami.

“Yang menjadi _concern_ kami di DP3AKB adalah adanya temuan bahwa keluarga miskin pada umumnya memiliki jumlah banyak. Data ini sesuai dengan temuan Pak Gubernur sendiri pada saat turun ke masyarakat. Di sisi lain, kualitas generasi mendatang sangat dipengaruhi pengasuhan di dalam keluarga. Bagaimana pengasuhannya akan optimal jika jumlah anak yang harus diasuh banyak,” ujar Siska retoris.

Karena itu, sambung Siska, pihaknya memprioritaskan layanan KB kepada keluarga miskin. Pada titik ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak membeda-bedakan jenis kelamin akseptor.

Di sisi lain, pada situasi tertentu tidak semua perempuan cocok menggunakan alat kontrasepsi. Karena itu, KB pria menjadi salah satu pilihan strategis bagi PUS untuk ber-KB.

Selama ini, kesertaan KB masih didominasi perempuan. Secara nasional, kesertaan KB pria vasektomi tidak sampai 1 persen.

“Pak Gubernur melihat bahwa penerima bantuan sosial berpotensi sebagai sasaran strategis dalam meningkatkan kesertaan ber-KB. Tujuan besarnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi penerima bantuan rutilahu dan listrik desa. Untuk menyukseskan program ini memerlukan penguatan dan kolaborasi lintas sektor terkait,” imbuh Siska.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat ini tidak memungkiri adanya sejumlah tantangan. Bantuan listrik desa yang disiapkan untuk 120.871 kepala keluarga KK dan 1.270 bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) memerlukan data akurat sekaligus detail. Di sisi lain, tidak semua kabupaten dan kota memiliki provider MOP.

“Perlu implementasi secara bertahap karena tidak semua siap melayani (vasektomi). Belum lagi menyangkut anggaran yang harus disiapkan. Hitungan kami, biaya operasional keluarga berencana (BOKB) yang disiapkan BKKBN belum bisa meng-cover jumlah sasaran penerima bantuan listrik desa dan rutilahu. Ini tantangan kami untuk menyukseskan prioritas Pak Gubernur tadi. Bukan tidak mampu, melainkan perlu dilaksanakan secara bertahap,” ungkap Siska.***