Edisi.co.id - DPR meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar untuk melakukan evaluasi penggunaan sistem 8 syarikah di momen ibadah haji 2025 ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Maman Imanul Haq, anggota Komisi VIII DPR RI.
Maman mengklaim bahwa sistem 8 syarikah dalam ibadah haji tahun ini membuat pengelompokan kloter jadi kacau.
Syarikah sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah kerja sama atau kemitraan.
Sedangkan dalam konteks ibadah haji adalah kerja sama jemaah haji dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pelayanan penunjang selama ibadah berlangsung.
Layanan penunjang di antara adalah memenuhi kebutuhan logistik, kesehatan, akomodasi, dan lain-lain.
Calon jemaah haji Indonesia biasanya dilayani oleh syarikah Mashariq, tapi kini ada 7 syarikah lain yang ikut dalam pelayanan ini.
Delapan syarikah yang melayan jemaah haji Indonesia tahun 2025 adalah Al Bait Guests, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Al Rifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad di mana masing-masing akan melayani antara 11 ribu hingga 36 ribu jemaah.
“Sistem syarikah ini membuat banyak jemaah suami istri terpisah, jemaah lanjut usia terpisah dari pendamping yang sangat mereka butuhkan,” ujar Maman di Jakarta, dikutip dari laman DPR RI pada Kamis, 15 Mei 2025.
“Karena itu kami meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi,” imbuhnya.
Kekacauan yang disebut oleh Maman adalah saat lebih satu syarikah menangani jemaah dari satu daerah yang sama, sehingga ada miskomunikasi dengan calon jemaah.
“Ini membingungkan jemaah dan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU),” kata Maman.
“Bayangkan saja, ada jemaah yang belum siap berangkat namun tiba-tiba harus berangkat keesokan harinya, atau sebaliknya, jemaah yang seharusnya berangkat beberapa pekan lagi di kloter lain, mendadak harus segera berangkat, sistem seperti apa ini jika hasilnya justru menimbulkan kekacauan?” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa ada 8 syarikah yang dilibatkan dalam ibadah haji untuk jemaah Indonesia pada tahun ini.
Artikel Terkait
Preman Berkedok Ormas, Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Setoran Rp 1 Juta Setiap Bulan
Kata Roy Suryo usai Diperiksa Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ngaku Pilih-pilih untuk Jawab Pertanyaan Penyidik
4 Poin Penting soal Isu Grab-GoTo Merger versi Rhenald Kasali, dari Lapangan Kerja hingga Ekonomi RI
Aldy Maldini Tanggung Jawab Refund Uang Penggemar, Ungkap Prosesnya Bakal Dibantu Manajemen TBA: Sekali Lagi Minta Maaf ya
Bea Cukai Arab Saudi Sita 100 Slop Rokok Jemaah Calon Haji Indonesia, Berpotensi Ada Denda yang Harus Dibayar