Edisi.co.id, Jakarta - Istana mengimbau publik agar tidak mudah tertipu dengan organisasi yang mengatasnamakan diri sebagai ormas, namun justru melakukan praktik-praktik premanisme yang meresahkan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi pun menyikapi isu yang berkembang belakangan ini.
Seperti diketahui, belakang tengah ramai dugaan pendudukan lahan milik BMKG oleh kelompok yang menyebut diri sebagai ormas.
Dalam konferensi pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Mei 2025, Hasan menyampaikan bahwa istilah ormas kerap disalahgunakan.
Hasan mengingatkan bahwa banyak organisasi yang termasuk dalam kategori ormas yang berperan positif di masyarakat.
"Jangan mudah menggunakan istilah ormas," ujar Hasan.
Dia pun menyebutkan beberapa contoh organisasi yang termasuk dalam kategori ormas, antara lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Hasan juga menegaskan bahwa prioritas pemerintah kini adalah menindak tegas praktik premanisme bukan membatasi ormas.
"Yang mau diatasi oleh pemerintah adalah premanisme," katanya.
Dia menyampaikan bahwa Presiden telah mengeluarkan arahan untuk mengambil tindakan terhadap praktik premanisme.
Hasan menjelaskan bahwa banyak investor enggan menanamkan modalnya karena harus menghadapi tekanan dan pungutan liar dari oknum-oknum yang mengganggu kegiatan usaha.
Ia juga menjelaskan bahwa Presiden telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian dan mengambil tindakan.
Artikel Terkait
Pasca Viral Oknum Ormas Bakar Mobil Polisi, Dedi Mulyadi Justru Minta Wali Kota Depok Beri Perhatian ke Anak-Istri Pelaku
Ramai Insiden Pembakaran Mobil Polisi di Depok: Dedi Mulyadi Klaim Itu Masalah Premanisme, Bukan Ormas Kelembagaan
Preman Berkedok Ormas, Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Setoran Rp 1 Juta Setiap Bulan
Nama Budi Arie Disebut-Sebut di Sidang Kasus Mafia Judi Online, Ormas Projo Respon Begini