Edisi.co.di, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para pengemudi ojek online (ojol) dan pekerja digital lainnya yang selama ini berjuang untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan dalam sistem ekonomi berbasis platform.
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhamad Rusdi, menilai bahwa posisi pekerja digital semakin rentan akibat relasi kemitraan yang timpang dan ketiadaan perlindungan hukum yang memadai.
"Para driver online bekerja dalam sistem digital yang seluruhnya dikendalikan oleh aplikator," kata Rusdi.
Baca Juga: Sindiran Satire Sufmi Dasco soal Logo Partai: Untung Gekrafs Nggak Jadi Kancil
"Dengan algoritma yang tertutup dan hubungan kemitraan yang semu, mereka kehilangan akses terhadap perlindungan dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap pekerja. Negara tidak boleh tinggal diam dalam situasi seperti ini," ujar Rusdi.
Penetapan Status Hukum sebagai Pekerja dan Perlindungan Hukum
PKS menyoroti bahwa status “mitra” yang selama ini disematkan kepada driver telah menjadi celah hukum yang digunakan aplikator untuk menghindari kewajiban mereka sebagai pemberi kerja.
"Hubungan antara aplikator dan driver bukan hubungan bisnis UMKM biasa, melainkan relasi kerja yang nyata. Karena itu harus diakui secara hukum sebagai hubungan kerja agar negara memiliki legitimasi untuk melindungi mereka,” tambahnya.
Baca Juga: Soal Oplosan Beras Premium, PP PERSIS Dukung Langkah Tegas Pemerintah Terhadap Mafia Beras
Pendapatan Layak dan Transparansi Potongan
Salah satu perhatian utama PKS adalah soal pendapatan driver yang semakin menurun, ditambah dengan ketidakjelasan skema potongan yang dilakukan oleh aplikator.
“Pemerintah jangan hanya sibuk menentukan tarif batas atas. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pendapatan bersih para driver cukup untuk kehidupan yang layak. Harus ada audit terhadap struktur tarif dan potongan untuk memastikan keadilan distribusi,” kata Rusdi.
Jaminan Sosial yang Menyeluruh
Dalam hal perlindungan sosial, PKS mendesak agar seluruh program jaminan sosial negara mulai dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan dapat diakses oleh para pekerja digital.
Baca Juga: Hamas: Israel Tolak Tawaran Gencatan Senjata Komprehensif, Siap Hadapi Perang Panjang
Artikel Terkait
Beberapa Menteri Prabowo Mendadak Temui Jokowi di Solo, PKS Singgung Soal ‘Matahari Kembar’
PKS Tak Tutup Mata Soal Pemakzulan Gibran: Kami Hormati Dinamika Politik
Gerakan Muda Perubahan , Politisi Senior PKS jangan banyak drama
Tarif Trump, PKS Desak Pemerintah Perkuat Ekspor dan Buka Akses Pasar