HTA dan Babai Tanggapi Kritis Pernyataan Fraksi PKS Terkait Kebijakan Pemkot Depok

Edisi.co.id– Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang membahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 pada Selasa, 12 Agustus, suasana sidang memanas ketika dua anggota dewan dari Fraksi PKB dan PDI-P secara tegas menanggapi kritik dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Babai Suhaemi, mengkritik pernyataan Anggota Fraksi PKS, Bambang Sutopo, yang mempertanyakan pembangunan masjid di kawasan Jalan Margonda, Beji.

Babai menilai pembangunan rumah ibadah tidak harus selalu terfokus di satu lokasi.

“Kalau bicara kebanggaan masyarakat Depok, masjid bisa dibangun di mana saja. Tidak harus di Margonda,” ujar Babai dalam rapat.

Baca Juga: WaliKota Depok, Supian Suri Resmikan Sekolah Rakyat Agribisnis: Dorong Keluarga Tangguh dan Bebas Stunting

Babai juga meminta Fraksi PKS untuk tidak bersikap negatif terhadap kebijakan Pemerintah Kota Depok, terutama soal isu penghapusan Universal Health Coverage (UHC).

Ia memastikan bahwa program UHC masih berlaku hingga akhir tahun dan kelanjutannya akan dibahas pada anggaran tahun depan.

“Jangan berburuk sangka dulu, Pak Bambang. Kita tunggu pembahasan 2026 nanti,” ucapnya.

Ia turut mengungkap bahwa pencabutan dana bantuan UHC sebesar Rp 40 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi beban tambahan bagi Kota Depok.

Babai meminta agar DPRD menyurati Gubernur Jawa Barat untuk mempertimbangkan kembali dukungan anggaran tersebut.

“Semua fraksi, termasuk Pak Wali, pasti ingin program UHC tetap berjalan. Tapi tentu kita butuh kejelasan soal anggarannya,” kata dia menegaskan.

Babai juga membela rencana Pemkot Depok untuk memperluas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dan mendukung proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), yang sebelumnya dikritik PKS.

Ia membandingkan bahwa selama dua dekade terakhir, wacana pengolahan sampah dengan teknologi modern hanya sebatas janji di era kepemimpinan sebelumnya.

“Saat Pak Supian Suri memimpin, baru ada upaya nyata mewujudkan solusi pengolahan sampah,” ungkapnya.

Sementara itu, kritik kedua terhadap Fraksi PKS datang dari Hendrik Tangke Allo (HTA), anggota DPRD dari Fraksi PDI-P.