Sikap Pemerintah soal Desakan MBG Dihentikan: BGN, DEN, hingga DPR RI Setujui Hanya Sampai Perbaikan dan Evaluasi

Ketua DPR RI Minta Evaluasi Total MBG

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan, terlebih setelah maraknya kasus keracunan.

“Terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia,” ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Oktober 2025.

“Tentu, perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres dan saya sudah mendapat laporannya bahwa akan segera dikeluarkan, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian atau lembaga yang terkait,” jelasnya.

Dengan Perpres tersebut, kata Puan diharapkan bisa menjadi aturan untuk membantu dan menjaga program MBG agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar.

Politikus dari PDI-P ini setuju bahwa program MBG baik untuk anak Indonesia, dengan catatan bahwa mekanisme dan prosesnya harus dievaluasi secara total.

Kepala BGN Pastikan MBG Lanjut Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Kepala BGN, Dadan Hindayana memastikan bahwa MBG akan tetap berjalan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

Ia pun menyebut tentang percepatan yang pemenuhan target penerima manfaat.

“Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan kapan menerima makan berhenti gratis,” kata Dadan di kantor Kemenkes pada Kamis, 2 Oktober 2025.

“Di luar perintah itu, saya akan tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” tambahnya.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sebut Evaluasi Program MBG Usai KLB Keracunan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berbenah, mengingat kementeriannya yang membawahi anak usia sekolah sebagai penerima manfaat mayoritas program MBG.

“Kami Kemendikdasmen sebagai penerima manfaat terbesar dari MBG ini senantiasa mendukung program MBG. Kalau misalnya ada beberapa kejadian luar biasa itu mungkin itu bisa menjadi bagian dari evaluasi,” ucap Abdul Mu’ti kepada wartawan saat kunjungan ke Cimahi pada 22 September 2025 lalu.

Mengenai bentuk evaluasi pelaksanaan MBG, Abdul Mu’ti menyerahkan pada BGN sebagai pihak penyelenggara program.
***