MIND ID: Satgas Timah Bukan Alat Penindakan, Tapi Mesin Pembenahan

“Targetnya itu 20–21 ribu ton,” katanya. “Sekarang masih di bawah 10 ribu, tapi mulai naik ke 15–17 ribu ton. Artinya ada perbaikan. Butuh waktu dua sampai tiga bulan lagi untuk melihat efektivitasnya.”

*Butuh Payung Regulasi*

Meski mendukung langkah Satgas, Dany menilai perbaikan tata kelola di internal PT Timah tidak akan bertahan lama tanpa penguatan aturan dari pemerintah pusat. Ia menyebut perlunya regulasi tingkat Peraturan Menteri atau bahkan Peraturan Presiden (Perpres) agar tata niaga timah bisa diatur melalui satu pintu.

“Kalau nggak ada permen atau perpres yang mengatur penjualan satu pintu, misalnya hanya lewat PT Timah atau BUMD yang ditunjuk,” katanya. “Bisa saja sekarang bagus empat sampai enam bulan, tapi nanti balik lagi ke default, back to laptop lagi.”

*Transformasi yang Tak Mudah*

Dany tak menampik, proses transformasi ini membawa konsekuensi. Ada pihak yang merasa terganggu, terutama mitra atau pengumpul lama yang selama ini menikmati sistem lama. Namun menurutnya, proses berbenah memang selalu menimbulkan gesekan.

“Konsekuensi dari transformasi ya pasti ada,” ujarnya. “Tapi ini kan saatnya berbenah. Bersih-bersih sih nggak bisa juga ya. Kita bukan malaikat. Tapi kita bisa berbenah — memperbaiki sistem supaya lebih sehat.”

*Menuju Tata Niaga yang Transparan*

Dany menegaskan, pembentukan Satgas Timah harus dilihat sebagai momentum untuk membangun transparansi dan akuntabilitas industri timah. Ia berharap hasil kerja Satgas bisa menjadi fondasi bagi sistem permanen yang diatur lewat kebijakan nasional.

“Kalau sistemnya sudah jalan, Satgas nggak perlu ada lagi,” ujarnya. “Yang jalan nanti ya korporasi dengan tata kelola yang transparan, bersih, dan berkeadilan.”