Oleh: Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis DK Jakarta - Sarlin Wagola
Edisi.co.id, Jakarta - Pemilihan Umum Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Khusus Jakarta 2024, dan juga ajang kontestasi politik dalam lima tahun sekali yang diadakan di Jakarta untuk memilih gubernur dan wakil gubernur definitif untuk masa bakti 2025 sampai 2030.
Membangun Jakarta Civilization Global, maka Jakarta perlukan sosok Pemimpin yang modernis dan toleran.
Dalam hal ini tentu rakyat Jakarta menantikan kehadiran sosok pemimpin yang memiliki visi untuk membawa harapan dan optimisme. Apalagi Jakarta saat ini dipandang sebagai kota Civilization global yang dimana berarti akan bersaing di kancah internasional, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Baca Juga: Di Gedung DPR,MPR RI, Dewan Dawah Resmi Melepas 137 Guru Ngaji ke Pedalaman Negeri Indonesia
Sejak 27 oktober 2024, dibukanya pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dimana telah ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar dan nantinya akan berkompetisi pada pemilihan 27 november 2024 mendatang.
Tiga pasangan kandidat yaitu Pertama, ada dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno usungan PDIP dan Hanura. Jika ditotal, persentase suara PDIP dan Hanura sebesar 14,46 persen. Kedua, pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang diusung 14 partai yakni Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Garuda dan PKN. Akumulasi suara 14 partai ini sekitar 83,46 persen dengan basis koalisi yang cukup gemuk atau dikenal dengan kim plus. Ketiga, yang terakhir mendaftar adalah Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur perseorangan atau independen.
Kita saksikan bahwa Jakarta sebagai Kota Civilization (berperadaban) di antara kota-kota yang ada di Indonesia. Dimana Jakarta sebagai kota yang tidak hanya menjadi barometer atau pusat kota berskala nasional bahkan global tentu butuh sosok pemimpin yang memiliki wawasan yang visioner-moderenis dan sosial-kultural. Hal ini, tentu di perlukan untuk mempersiapkan Jakarta dalam momentum menjemput Indonesisa Emas, apalagi jika kita lihat bahwa pesatnya era modernisasi pembangunan teknologi dan masifnya informasi media dengan berbagai ragam pemberitaan baik informasi yang bersifat ilmu pengetahuan “positif” ataupun bersifat merusak mindset “negatif” sehingga mengkhawatirkan jangan sampai menghilangkan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa dalam diri generasi muda. Maka dari itu pentingnya sosok pemimpin yang mampu dapat menjaga keseimbangan dalam membangun Jakarta ditengah gempuran era disrupsi dan dinamika pos truth ini.
Baca Juga: Intip Deretan Kasus Serupa di Indonesia yang Bikin Geleng Kepala
Sehingga sosok Pemimpin yang diharapkan dapat memiliki sifat kerja keras, kerja cerdas dan memiliki visi yang orisinil yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai kalangan sambil menjaga keseimbangan dan keharmonisan bagi masyarakat jakarta yang notabenenya sangat majemuk alias multi etnis.
Maka, sebagai pusat aktivitas ekonomi serta sosial dan kebudayaan Jakarta memang merupakan kota Civilization dengan berbagai latar belakang budaya, etnis, dan sosial masyarakat yang berkembang sebagai pusat kota nasional. Maka untuk mengelola kota Jakarta yang kompleks ini dengan efektif tentu dibutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan administratif dan politis semata, tetapi juga dapat memaknai keragaman dan kebutuhan masyarakatnya serta dapat mampu menginventaris isu-isu strategis yang menjadi problem sentral untuk diselesaikan.
Baca Juga: Senggol Mafia BBM yang Libatkan Oknum Polisi di NTT, Rudi Soik Malah Dimutasi ke Papua
Dalam hal menilisik pilkada Jakarta 2024. Maka Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS JAKARTA), lewat Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik sarlin wagola menegaskan terkait problem masalah yang menjadi fokus isu strategis di Jakarta untuk dituntaskan bagi mereka yang akan terpilih menjadi pemimpin kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) di jakarta dalam kurun waktu lima (5) tahun yaitu lebih berfokus pada isu yaitu kesenjangan, kualitas hidup, dan adaptasi global, perhubungan dan teknologi, serta isu pendidikan.
Isu Kesenjangan, Kualitas Hidup, dan Adaptasi Global
Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) telah menyelesaikan tahap pertama pembahasan, dan Badan Legislasi (Baleg) DPR segera akan membawanya ke sidang rapat paripurna untuk keputusan tingkat II atau menjadi Undang-Undang pada masa persidangan terakhir tahun ini. Menurut rencana, rapat paripurna itu akan digelar pada 4 April 2024. Secara administratif, langkah tersebut semakin memperkuat fakta bahwa Jakarta akan melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota Negara. Berbagai keistimewaan yang dinikmati selama ini akan berkurang, membuat Jakarta harus bertransformasi menjadi kota yang lebih kompetitif.
Baca Juga: 10 September Jadi Peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, Ketahui Faktor Risiko Utama dan Terapi yang Tepat
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jakarta akan mengalami transformasi besar setelah status Daerah Khusus Ibu Kota dicabut. Arah pembangunan akan beralih menjadi kota bisnis sekelas New York dan Melbourne. Jakarta diharapkan tidak hanya bersaing di ASEAN tetapi juga bersaing secara global. Mengubah Jakarta menjadi kota global tentu membutuhkan komitmen kuat dan kerja sama dari semua pihak. Salah satu kunci utama adalah partisipasi aktif warga dan stakeholder. Mereka adalah aset penting dalam membangun kota yang dinamis, inklusif, dan ramah lingkungan.
Baca Juga: Terjadi Lagi, Selain Puput Novel berikut Deretan Artis Indonesia Tutup Usia Akibat Kanker Payudara
Jakarta, sebagai kota yang hendak mengafirmasikan status global, tidak hanya menghadapi peluang, tetapi juga tantangan yang kompleks dalam perjalanan menuju transformasi. Tiga tantangan kunci yang harus diatasi adalah kesenjangan sosial, kualitas hidup, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan global. Adanya disparitas kesenjangan antara si kaya dan sdi miskin menjadi salah satu isu sentral yang perlu diperhatikan dalam membangun Jakarta yang berperadaban global. Tentu upaya dalam mempersempit kesenjangan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga pada akses merata terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Langkah-langkah kebijakan yang inklusif-merata menjadi kunci dalam memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari perkembangan kota Jakarta itu sendiri.
Kualitas udara, ruang publik yang hijau, dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas hidup di Jakarta. Penanganan polusi udara, pengembangan taman kota, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi bagian integral dari visi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman dan sehat bagi penduduknya. Masyarakat Jakarta perlu dipersiapkan untuk beradaptasi dengan norma dan budaya global yang semak pesat. Hal ini meliputi peningkatan keramahan masyarakat, layanan publik yang efektif, dan edukasi mengenai pentingnya inklusivitas dalam lingkungan multikultural. Dengan membangun kesadaran dan keterampilan adaptasi global, sehingg Jakarta dapat menjadi kota yang ramah dan kompetitif di tingkat internasional.
Namun, entitas lokal dan etnis asli tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika ini. Mereka harus memainkan peran yang optimal dalam semua proses interaksi dan pembentukan menuju status kota global. Alih-alih hanya menganggap diri sebagai warga lokal, mereka harus semakin serius menunjukkan kinerja dan performa yang unggul. Dan ini juga harapanya dapat diperhatikan oleh sosok pemimpin yang nantinya memimpin Jakarta dalam lima tahun kedepan.
Seiring dengan ambisi Jakarta untuk menjadi kota global yang diperhitungkan di panggung internasional, langkah-langkah strategis yang terukur dan berdaya guna perlu segera diambil. Seperti mengembangkan infrastruktur yang handal adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan dan mobilitas yang berkelanjutan. Perkuat sistem transportasi publik, fasilitas internet berkecepatan tinggi, serta perbaikan kualitas air dan udara akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan transformasi Jakarta.
Isu Pendidikan
Pertama: Tingkat Literasi
Seperti disebutkan Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadik). Dalam konteks tingkat literasi di jakarta Kemampuan literasi siswa berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 berada dalam kategori sedang. Rapor Pendidikan 2023 mendefinisikan kategori sedang sebagai kondisi dimana sebanyak 40-70 persen siswa mencapai kompetensi minimum literasi.
Maka bagi siapapun Gubernur yang akan nantinya terpilih perlu lebih meningkatkan upaya program-program dalam hal pengembangan literasi siswa. Seperti melalui program pengadaan buku yang lebih masif ditambah hal ini menjadi bagian dari Merdeka Belajar, sampai pembenahan perpustakaan.
Serta memastikan adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan agar program peningkatan literasi bisa menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.