Lanjut Arifin dalam target Indonesia mencapai NZE.
Baca Juga: Kekuatan Militer Indonesia Menempati Posisi Pertama di ASEAN
Pada tahun 2021 ini, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan EBT dan retirement coal.
Di tahun 2022, akan ada undang-undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahunnya.
Tahun 2024, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir dan target bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi PLTS di tahun 2025 mendatang.
Lalu target pada tahun 2027, pemerintah akan memberhentikan stop impor LNG dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS.
Baca Juga: Polisi Banting Mahasiswa, Komnas HAM: Kecam dan Desak Polisi yang Membanting Disanksi Tegas
Tahun 2030 target pemerintah jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.
Di tahun 2031, semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini.
Kemudian di tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57 persen dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi.
Di tahun 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.
Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD.
“Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan tahun 2060 mendatang” kata Arifin.
Terakhir, pada tahun 2060. Bauran EBT telah mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro.
Serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita.