Edisi.co.id, Jakarta - Mengenang kematian Munir yang genap berusia 17 tahun pada Selasa, 7
September 2021. Dan belum tuntasnya penanganan kasus kematian Munir. Untuk itu Perwakilan Organisasi dan 100 tokoh demokrasi Senin 6 September 2021 menyampaikan pernyataan sikapnya.
Pertama, kami menilai bahwa kasus kematian Munir adalah pembunuhan politik atau political assassination. Kuat dugaan, kasus ini berhubungan dengan situasi demokrasi saat peristiwa, yakni putaran akhir pemilihan langsung presiden yang berlangsung kurang dari dua pekan sesudahnya, yaitu 20 September 2004. Partisipasi Munir dalam pemilihan presiden putaran pertama pada Juli 2004 bisa menjadi faktor penting dalam mengungkap motif dan faktor yang memicu peristiwa, termasuk efek yang diinginkan aktor intelektual pembunuh Munir dalam arena politik demokrasi elektoral ketika itu.
Kedua, logika pembunuhan politik berbeda dengan kekerasan politik biasa. Karakteristik sang
korban di sebuah pembunuhan politik sangat mungkin menjadi tujuan dari pembunuhan. Dalam
berbagai pengalaman negara lain, pembunuhan politik kerap menimpa orang-orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Munir jelas kritis pada institusi keamanan seperti militer dan intelijen, sebuah badan di mana telah ada keterlibatan beberapa orang dari agen rahasia tersebut.
Baca Juga: 9 September 2021 Lapangan Latih JIS Terbuka untuk Masyarakat Umum
Munir juga vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elite-elite tertentu yang berlatar belakang militer, atas sebuah pelanggaran HAM. Kami juga menilai bahwa kasus Munir harus dapat dijadikan peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pertama, betapa kotornya perpolitikan Indonesia saat berlangsung persaingan dalam pemilihan langsung presiden yang pertama dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Kedua, betapa minimnya jaminan keamanan maupun perlindungan hukum bagi pejuang demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Baca Juga: Kerjasama dengan China, BI Implementasikan Penggunaan Mata Uang Lokal
Karena itu, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk berani mengusut aktor intelektual di balik kasus Munir Said Thalib. Pengusutan aktor intelektual sangat penting untuk menunjukkan komitmen Presiden atas demokrasi.
Ketidakmauan politik untuk membuktikan komitmen itu adalah cermin mengakarnya sifat otoritarianisme dalam negara Indonesia.
Menurut kami, Negara bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian secara terbuka. Kasus yang merenggut nyawa Munir saat hendak mengejar pascasarjana di Utrecht University ini masih meninggalkan banyak pertanyaan.
Kasus ini bukan hanya belum tuntas, tetapi kerap dipolitisasi dan menjadi bahan komoditas politik menjelang momen pemilihan umum. Misalnya, kasus ini tidak hanya menjadi janji kampanye bagi calon Presiden, tetapi menjadi “bom waktu” bagi rival politik atau oposisi untuk menyerang pesaingnya atau pemerintah lewat isu HAM.
Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa penyelesaian kasus Munir menjadi sangat penting bagi demokrasi.
Baca Juga: HNW: Dana Bos Hak Setiap Murid, Berlakukan Secara Adil tanpa Diskriminasi
Pertama, agar terjadi perubahan wajah baru penegakan HAM.
Kedua, perbaikan citra bagi wajah politik dan hukum di Indonesia. Suatu negara demokrasi tidak mungkin lahir jika penegakan hukum, HAM, dan keadilan masih bisa terus diintervensi dan digembosi.
