Kedua, pemerintah harus menjamin adanya independensi KPK dari segala kemungkinan intervensi yang merupakan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Presiden harus turun tangan mencegah pemberhentian yang tidak adil atas 57 pegawai KPK, sebelum tanggal 1 Oktober 2021.
Ketiga, partai-partai politik perlu kembali menjalankan fungsi sebagai penyeimbang bagi partai-partai yang sedang berkuasa sekaligus mengamplifikasi suara-suara dari masyarakat yang belum terdengar oleh pemerintah. Partai-partai juga tidak boleh main-main dengan wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden tiga periode atau menghapuskan hak pilih langsung warga.
Baca Juga: Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK, Begini Ketentuannya
Keempat, pemerintahan Jokowi wajib segera memenuhi janji-janji elektoralnya sebelum masa jabatannya berakhir. Salah satu yang terpenting adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Agenda ini bukan hanya penting untuk menghadirkan dan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya, tetapi juga memperbaiki akar-akar penyebab seperti kebijakan represif, korupsi, dan eksploitasi sumber daya alam beserta tanah-tanah masyarakat adat melalui penyimpangan kekuasaan.
Kelima, pemerintah perlu mengagendakan kembali reformasi sektor keamanan yang belum tuntas. Ini penting agar pemerintah memiliki aparat keamanan yang akuntabel, efektif, profesional, dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.
