Edisi.co.id - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mendorong Pemerintah agar segera merevisi UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
Menurutnya, pemerintah harus segera merevisi karena UU tersebut kerap digunakan sebagai alat mengkriminalisasi korban.
"Segera lakukan revisi karena penafsiran aparat terhadap UU ITE kerap subyektif dan cenderung jadi alat mengkriminalisasi korban," tegas Mardani, Jumat, (15/10/201).
Baca Juga: Mengemudi sambil Ngobrol akan Kena Sanksi
Pasalnya, UU ITE mengandung beberapa pasal karet yang kerap menjerat masyarakat dalam berekspresi dan berpendapat di media sosial.
Berdasarkan data dari Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet), pasal 27 merupakan salah satu pasal yang sering digunakan untuk menjerat unggahan dan komentar netizen di media sosial.
Belakangan pun, kencang tuntutan dari masyarakat agar Presiden Jokowi merevisi UU ITE yang dinilai membelenggu demokrasi.
Baca Juga: Mensos Risma: Saya Takut tidak Bisa Masuk Surga
Hingga akhirnya, pada bulan Februari 2021, Presiden Jokowi menyatakan akan merevisi UU ITE.
"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).
Kendati demikian, sudah delapan bulan berlalu, tetapi pemerintah belum juga menyerahkan surat dan draft revisi UU ITE kepada DPR.
Baca Juga: Said Didu ajak Umat Islam Bersatu
Hal itu dikonfirmasi oleh Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
"Surat Presiden dan draf revisi UU ITE belum pemerintah serahkan kepada DPR," ujar Mardani, Jumat, (15/10/2021).
