• Senin, 16 Mei 2022

BNPT Sebut Ratusan Pesantren Terpapar Terorisme, Waketum PERSIS: Data dan Kriterianya Harus Diuji Publik

- Kamis, 27 Januari 2022 | 17:55 WIB
Pernyataan yang menyebutkan seolah-olah pesantren adalah sarang teroris, mendapat protes dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) Dr. Jeje Zaenudin - Foto: Henry Lukmanul Hakim
Pernyataan yang menyebutkan seolah-olah pesantren adalah sarang teroris, mendapat protes dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) Dr. Jeje Zaenudin - Foto: Henry Lukmanul Hakim

Edisi.co.id, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyampaikan setidaknya ada 198 pesantren yang terafiliasi kelompok teroris. Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1).

Pernyataan yang menyebutkan seolah-olah pesantren adalah sarang teroris, mendapat protes dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) Dr. Jeje Zaenudin.

“Sangat prihatin dengan adanya publikasi nama-nama pesantren yang didaftar sebagai pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok atau organisasi yang digolongkan sebagai organisasi teroris,” kata Jeje dalam keterangan persnya, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Sambangi Kegiatan Bakti Sosial Pokja WHTR, Arief Imbau Masyarakat Turut Sukseskan Vaksinasi

Ia menilai, pernyataan BNPT itu tentu saja dapat menimbulkan keresahan sekaligus kecemasan pada masyarakat, khususnya warga sekitar pesantren. Dan tentu sangat merugikan bagi lembaga pondok pesantren yang masuk daftar itu, karena telah mendapat stigma buruk. Apalagi para orang tua santri, tentu mereka menjadi was-was akan kelangsungan pendidikan anak anak mereka.

“Pernyataan BNPT tentu berbasis data. Oleh karena itu kami meminta agar data itu juga dibuka,” ucap Jeje.

Jeje menilai, bisa saja perumusan kriteria pondok pesantren yang didaftar berafiliasi kepada kelompok teroris itu bersifat subjektif dan sepihak. Sehingga, memungkinkan bisa diklarifikasi bahkan digugat oleh pihak pondok pesantren tersebut.

Baca Juga: Ketua Yayasan PCI Prof. Dadan Tegaskan Dukung Kemdikbudristek Gulirkan Kurikulum Prototipe

“Indonesia ini negara hukum. Maka penetapan suatu lembaga pendidikan pesantren divonis sebagai lembaga berafiliasi teroris juga harus berdasar hukum. Bukan berdasar analisis subjektif,” tambahnya.

Halaman:

Editor: Henry Lukmanul Hakim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X