• Jumat, 12 Agustus 2022

BKKBN Prinsip Konvergen dan Partisipatif Masyarakat, Kunci Percepatan Penurunan Stunting

- Kamis, 30 Juni 2022 | 00:43 WIB

Edisi.co.id - Upaya percepatan penurunan stunting bukan semata tugas pemerintah. Upaya yang sama bisa dilakukan masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang sudah sejak awal menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara nyata. Ke depan, Kampung KB harus menjadi bagian dalam upaya percepatan penurunan stunting secara kongkrit di Jawa Barat, karena di dalammya terdapat banyak kegiatan pemberdayaan nasyarakat dan pelibatan lintas sektor/stake holder terkait.

Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat, Irfan Indriastono mengungkapkan hal itu dalam sosialisasi program percepatan penurunan stunting di Kantor Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, akhir pekan kemarin. Sosialisasi percepatan penurunan stunting merupakan kolaborasi BKKBN dan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar secara maraton di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Acara serupa juga berlangsung simultan di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kampung KB harus menjadi bagian dari upaya kita dalam percepatan penurunan stunting. Kampung KB kita memiliki pengalaman konkret mendorong partisipasi peran masyarakat dalam program pembangunan yang di dalamnya melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, bukan hanya OPD KB. Keberadaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) diharapkan bisa memanfaatkan keberadaan kampung KB dalam memberikan pendampingan kepada keluarga sasaran,” ungkap Irfan.

Menurutnya, Kampung KB memiliki irisan langsung dengan TPK yang nota bene merupakan ujung tombak percepatan penurunan stunting di masyarakat. Alasannya, TPK merupakan sebuah tim gabungan lini lapangan yang terdiri atas bidan, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Keluarga Berencana (KB). Nah, kader KB maupun kader PKK dan bidan sudah terbiasa berkolaborasi melaksanakan kegiatan di kampung KB. Apalagi, upaya penanggulangan stunting setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan perhatian besar pada aspek pencegahan dari hulu. Di sinilah peran pendampingan dab pencegahan menjadi sangat penting.

Selanjutnya, OPD KB itu berperan mulai dari pembekalan calon pengantin. TPK bertugas memberikan pemahaman dalam persiapan menikah untuk menghindari stunting. Misalnya, jika lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 persen itu kemungkinan anaknya stunting lebih tinggi. Persiapan juga dimulai dari perbaikan gizi. Kemudian sejak remaja sudah mulai diberikan tablet tambah darah (TTD) sebagai upaya nanti pada saat hamil supaya tidak terjadi anemia yang bisa menyebabkan BBLR (berat bayi lahir rendah). Dengan BBLR, kemungkinan stunting jadi besar,” terang Irfan.

“Kemudian, ibu hamil diberikan penyuluhan untuk memeriksakan diri secara teratur, memperhatikan asupan gizi secara baik, dan seterusnya. Ibu bersalin dan ibu nifas juga menjadi binaan kita. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan secara terpadu di kampung KB,” sambung Irfan.

Baca Juga: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Ingin Menjadikan Kementerian Perdagangan Sebagai Regulator yang Adil

Lebih jauh Irfan menjelaskan, keberadaan Kampung KB juga menjadi bagian intervensi gizi serta pelayanan pada anak stunting melalui hadirnya Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Penekanannya makanan sehat tidak harus mahal.

DASHAT merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan olahan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (termasuk bahan pangan lokal) yang dapat dipadukan dengan sumberdaya/kontribusi dari mitra lainnya.

Tak hanya itu, Kampung KB juga menjadi pusat sumber daya informasi percepatan penurunan stunting di tingkat lokal melalui pemanfaatan Rumah Data Kependudukan yang kemudian dikenal dengan nama Rumah Dataku. Ini sejalan dengan konsep Rumah Dataku yang berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung KB.

Halaman:

Editor: Rohmat Rospari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BKKBN Gelar Pelatihan PKBR Bagi Remaja Bogor

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:18 WIB
X