Protes Tambang Ilegal, Masyarakat Kecamatan Ranah Batahan Cegat Bupati Pasaman Barat

Edisi.co.id-Masyarakat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Ranah Batahan Melawan bersama Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Ranah Batahan Bersatu (HIPEMARATU) melakukan unjuk rasa memprotes aktivitas tambang emas ilegal di wilayah mereka.

Minggu, 29 Januari 2023 mereka menghadang laju rombongan Bupati Pasaman Barat, H. Hamsuardi, S.Ag yang melintas di Taming, Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Koordinator aksi, Dedi Sofhan menjelaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan aksi lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya untuk memprotes maraknya tambang emas ilegal di Kecamatan Ranah Batahan.

Aksi tersebut mereka lakukan akibat kekecewaan masyarakat karena tuntutan yang sudah mereka lakukan sejak beberapa bulan yang lalu tidak digubris oleh Pemerintah Pasaman Barat.

"Bupati Pasbar terkesan keras kepala. Tidak mau menggubris protes masyarakat tentang aktivitas tambang emas ilegal di wilayah mereka," ujarnya.

Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Pimpin Upacara Peringatan HUT Satpam ke 42

Masyarakat telah beberapa kali menyatakan protes terhadap aktivitas tambang emas ilegal di wilayah mereka.

Hal ini karena tambang yang telah beroperasi beberapa tahun itu menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama sungai yang menjadi urat nadi aktivitas warga.

"Sebagian warga masih menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Tapi kondisinya sekarang telah tercemar karena tambang emas ilegal yang beroperasi di daerah kami," tuturnya.

Selain itu, Dedi selaku Ketua HIPEMARATU juga mempertanyakan dalam agenda apa Bupati Pasaman Barat dan Bupati Mandailing Natal melakukan pertemuan di wilayah perbatasan kedua kabupaten.

"Pertemuan itu bahkan tidak diketahui masyarakat setempat namun tiba-tiba sudah ada saja MOU di antara kedua belah pihak di lokasi tersebut. Kami ingin tahu apa isi MOU itu," tukas Dedi.

Mirisnya, ketika salah seorang mahasiswa hendak bertanya mengenai kegiatan Bupati Pasaman Barat di wilayah mereka malah dia didorong dan ditarik oleh tim pengamanan.

"Apa susahnya menjawab pertanyaan kami. Dimana etika pemimpin Pasaman Barat saat ini," ujar Dedi mempertanyakan.

"Masyarakat sangat mengecam tindakan bupati yang enggan bertemu dengan masyarakat, bahkan ada tindakan bupati yang ingin melakukan kekerasan terhadap massa aksi, bahkan bupati melakukan kontak fisik karena dia enggan menjawab pertanyaan korlap aksi," ujar Dedi lebih lanjut.

Melihat sikap yang ditunjukan Bupati Hamsuardi, Dedi berharap pada Pilkada 2024 nanti akan muncul pemimpin baru yang dapat mengantarkan kemajuan bagi Pasaman Barat.