BKKBN Provinsi Jawa Barat Gelar Rakerda Bangga Kencana

Edisi.co.id- Dalam rangka melakukan konsolidasi terhadap seluruh stakeholder dan mitra kerja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) Tahun 2023. Kegiatan berlangsung selama 2 hari (14-15/2/2023) di Hotel Holiday Inn Kota Bandung.

Pada hari pertama, dalam pembukaan hadir Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kepala BKKBN Pusat yang diwakili Deputi KBKR dr. Eni Gustina, MPH., Kemenkes RI, TP. PKK Jawa Barat, Kepala BKKBN Jawa Barat, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes, dan instansi mitra di lingkungan Jawa Barat.

Rakerda ini diisi dengan diskusi panel terkait dengan pengelolaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Narasumber yang dihadirkan antara lain dari TP. PKK Jawa Barat, Kemenkes RI, BPS Jawa Barat, dan Bappeda Jawa Barat.

Baca Juga: Jelang Keputusan BPIH 2023, Ini Pesan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Dalam laporannya sebagai Ketua Panitia, Kepala BKKBN Jawa Barat menyampaikan Tema Rekerda Bangga Kencana Tahun 2023 ini adalah "Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting Dalam Mendukung Jawa Barat Juara Lahir Batin".

"Melalui tema ini kita berharap strategi Pentahelix dapat kita optimalkan untuk menyukseskan program Bangga Kencana. Jika Pentahelix ini dapat terlaksana dengan maksimal, masalah stunting yang saat ini menjadi salah satu ancaman bagi kualitas SDM Indonesia akan dapat teratasi dengan baik," ujar Wahidin.

Wahidin menuturkan, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki tantangan yang tidak mudah.

"Saat ini jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 48 juta jiwa dan mau mendekati 50 juta. Salah satu faktornya adalah migrasi penduduk ke Jawa Barat yang tinggi," tukasnya.

"Piramida penduduk Jawa Barat saat ini besar di tengah. Hal ini sebagai indikator bahwa Jawa Barat mengalami Bonus Demografi dimana mayoritas penduduknya adalah kelompok usia produktif," lanjutnya.

Selain itu, masalah lainnya adalah angka prevalensi stunting di Jawa Barat yang harus menjadi perhatian semua pihak.

"Prevalensi angka stunting di Jawa Barat tahun 2022 turun 4,3%, dari angka 24,5% di tahun 2021 menjadi 20,2 di tahun 2022," jelas Wahidin.

Penurunan angka stunting ini tidak lepas dari peran semua pihak terutama petugas lini lapangan Bangga Kencana seperti Penyuluh KB, Pos KB dan Sub Pos KB.

Selain itu tentu karena peran strategis Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk di seluruh desa/kelurahan di Jawa Barat.

"Penurunan ini merupakan hasil dari peran strategis TPK dimana didalamnya ada unsur Nakes, PKK dan Kader KB dalam upaya pencegahan kasus stunting baru," terangnya./Naz