Prabowo dan Berbagai Kebijakannya Membatalkan Rencana Pemerintah yang Viral dan Meresahkan

Alasan Pembatalan

Pembatalan larangan pengecer menjual elpiji dilakukan setelah pemerintah melihat dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi, antrean panjang terjadi di berbagai wilayah, dan kebijakan ini dinilai kurang tersosialisasi dengan baik.

Dasco mengakui bahwa penerapan aturan ini mendadak dan tidak disertai dengan persiapan yang matang.

"Pelaksanaan aturan ini terlalu cepat dan kurang tersosialisasikan dengan baik, sehingga menyebabkan kepanikan di masyarakat," ujar Dasco di Istana Kepresidenan, Selasa 4 Februari 2025.

Selain itu, dalam pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Prabowo membahas perlunya reformasi kebijakan subsidi energi.

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa subsidi elpiji 3 kg sudah berlangsung selama dua dekade tanpa perubahan signifikan.

Dengan nilai tukar rupiah yang kini mencapai Rp16.000 per dolar AS, dibandingkan Rp8.000 saat kebijakan pertama kali diterapkan, penyesuaian dianggap perlu dilakukan.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah tetap mewajibkan pembelian elpiji menggunakan KTP.

Hal ini bertujuan memastikan bahwa subsidi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.

Selain itu, pemerintah menargetkan pembentukan sub pangkalan di setiap RW agar distribusi elpiji menjadi lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Tanpa KTP, bagaimana kita bisa memastikan subsidi ini tepat sasaran? Jangan sampai elpiji bersubsidi justru digunakan untuk industri atau dioplos," ujar Bahlil.

Ke depannya, kebijakan distribusi elpiji bersubsidi akan terus disesuaikan agar lebih efisien dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah berharap subsidi dapat lebih tepat sasaran dan masyarakat tetap mendapatkan akses mudah terhadap kebutuhan pokok mereka.***