Beri Bantahan tentang Isu Penghapusan BBM Bersubsidi, DPR: Subsidi itu Melekat

Edisi.co.id- Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, dengan tegas membantah rumor terkait penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurutnya, keputusan tersebut tidak dapat diambil tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Isu mengenai penghapusan subsidi BBM saat ini tengah berkembang.

Namun, Bambang menekankan bahwa mekanisme subsidi harus melalui proses legislatif yang jelas.

Baca Juga: 3 Momen Menohok di Berbagai Aksi 'Indonesia Gelap', Teriakan Mahasiswa Soal Oknum Polisi Nakal hingga Teatrikal Puisi Berjudul: Taek!

"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN," ujar Bambang dalam keterangan persnya, Jumat 21 Februari 2025.

Presiden Prabowo Berkomitmen Subsidi Tepat Sasaran

Bambang, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil.

Bahkan, ia menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan subsidi BBM disalurkan dengan tepat sasaran.

"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," katanya.

"Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil."

Klarifikasi Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan

Selain itu, Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sempat disalahartikan sebagai upaya penghapusan subsidi.

Ia menegaskan bahwa pernyataan Luhut lebih kepada perbaikan skema distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” jelasnya.