• Minggu, 23 Januari 2022

Tanggapi Jaksa Agung, Amnesty International : Hanya Bicara tidak Ada Tindakan Nyata

- Senin, 22 November 2021 | 12:47 WIB
Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia
Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia

Edisi.co.id - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Menurut Usman,  pernyataan itu belum membawa kemajuan sama sekali.

"Hanya bicara, tidak ada tindakan nyata. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, pemerkosaan dan kejahatan kriminal seksual lainnya, yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden terdahulu Suharto di antara tahun 1966 hingga dan pada awal masa reformasi antara 1998 hingga mau memasuki tahun 2022, belum ditangani oleh negara," jelas Usman dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/11/2021).

Ditambahkan lebih lanjut,  pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat pada bulan Oktober 2014, dalam kampanyenya berjanji untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM, termasuk untuk menangani semua pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui sistem peradilan guna mengakhiri impunitas.

Baca Juga: Atasi Hidung Tersumbat tanpa Obat-obatan, Salah Satunya Mandi Air Hangat

"Namun janji itu pun masih belum dipenuhi. Faktanya, meskipun ada desakan dari para korban, para Mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk mengadili para teduga pelaku, Presiden Joko Widodo cenderung tidak peduli. Bahkan tuntutan keadilan hukum di negara hukum berupa penuntutan pelaku di meja hijau belum juga terlihat sama sekali ada langkah Jaksa Agung yang sedari awal justru semakin memperlihatkan dependensi politiknya pada Presiden dan DPR, bukan pada independensinya sebagai otoritas tertinggi hukum di bidang penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat," imbuhnya.

Sementara pemerintah malah mengumumkan bahwa pemerintah akan membentuk mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM masa lalu.

"Cara ini mustahil akan penuhi rasa keadilan korban, bahkan cara yg membawa klaim keadilan restoratif ini justru terkesan malah menjadi cara pelaku berlindung dengan meminta pemerintah mencuci piring kotor pelaku," tandasnya.

Baca Juga: Menang 3-2, Inter Milan hanya Berjarak 4 Poin dengan Napoli

Sebelumnya dalam keterangan pers Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera mengambil langkah-langkah strategis mempercepat penuntasan perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

Halaman:

Editor: Ilham Dharmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

6 Alasan Mengapa Ibu Kota Negara Perlu Pindah

Senin, 1 November 2021 | 22:34 WIB

Pemerintah Tetapkan Libur Nasional Tahun 2022

Rabu, 22 September 2021 | 17:03 WIB

Menag: Santri Aset Luar Biasa yang Dimiliki Indonesia

Selasa, 21 September 2021 | 11:45 WIB

Presiden Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput Jakarta

Senin, 20 September 2021 | 15:09 WIB

PWI Depok Sambut Kunjungan Partai Demokrat Depok

Sabtu, 4 September 2021 | 18:27 WIB
X