PKS Menjadi Sorotan Dalam Perpolitikan Nasional Menuju Pemilu 2024

Edisi.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belakangan menjadi sorotan dalam perpolitikan nasional menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Selain karena belum kunjung menyatakan berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat, partai pimpinan Ahmad Syaikhu ini juga sedang digoda tawaran masuk koalisi PKB-Gerindra.

PKS juga sempat diisukan masuk kabinet Jokowi, padahal jelas-jelas ia merupakan partai di luar pemerintahan.

Goyangan-goyangan itu ditengarai sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju kontestasi Pilpres 2024.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar blak-blakan berharap PKS gabung koalisi PKB-Gerindra.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin ketika ditanya soal potensi bergabungnya partai politik lain di koalisi PKB-Gerindra.

Merespons hal itu, PKS menghormati tawaran PKB. Akan tetapi, PKS belum bisa memutuskan menerima tawaran tersebut.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyampaikan, partainya memilih untuk menuntaskan komunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat.

Kholid menyatakan, PKS bahkan sedang dalam proses ta'aruf dengan Nasdem dan Demokrat mencapai kesepakatan koalisi.

PKS lagi-lagi diterpa rumor yang bertolak belakang dengan sikap partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PKS tiba-tiba dikabarkan mendapatkan jatah dua kursi menteri di kabinet Indonesia Maju. Rumor itu dengan tujuan agar Anies Baswedan tak bisa menjadi capres.

Kholid menyatakan, tidak pernah ada tawaran seperti rumor yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi dengan niatan agar PKS keluar dari koalisi pencapresan Anies.

saya itu sehari-hari nemenin Presiden PKS Ahmad Syaikhu, jadi selama ini ke kami tidak pernah ada tawaran apapun terkait dua menteri apalagi disebut tawaran dua menteri untuk menjegal anies. Aduh kacau balau," katanya Kholid

Kholid melanjutkan, tawaran kursi menteri pernah didengarnya saat PKS dipimpin oleh Sohibul Iman.

Kala itu era pemerintahan Jokowi periode pertama. PKS menolak dan ditegaskan melalui keputusan Majelis Dewan Syuro PKS. Keputusan itu menyatakan PKS harus berada di luar pemerintahan.