• Sabtu, 26 November 2022

Wapres Menegaskan Pemekaran Daerah Masih Moratorium, Kecuali Wilayah Papua

- Kamis, 24 November 2022 | 12:00 WIB

Edisi.co.id - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kembali menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB), kecuali untuk wilayah Papua.

Baca Juga: Ikuti Lomba Gagah Bencana Tingkat Jabar, RW 09 Depok Jaya Tonjolkan Beragam Inovasi yang Dimiliki

“Jadi memang untuk daerah otonomi baru, ini masih moratorium. Jadi masih moratorium, yang minta itu bukan hanya di Kalimantan Barat, di banyak daerah, ratusan kabupaten/kota itu banyak yang minta,” tegas Wapres saat menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers usai meresmikan Pembukaan Silaturahmi Bisnis (Silabis) ke-14 Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI), di Diamond Ballroom, Hotel Golden Tulip, Pontianak, Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa kebijakan moratorium pemekaran daerah ini diambil untuk mengevaluasi pelaksanaan pemekaran sebelumnya yang terkendala masalah DOB yang belum mandiri secara finansial. Artinya, daerah-daerah hasil pemekaran tersebut memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencukupi, sehingga masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

“Banyak dulu yang dimekarkan itu ternyata pendapatan aslinya itu tidak mendukung, belum mendukung,” ujarnya.

Disamping itu, menurut Wapres, saat ini Pemerintah Pusat sendiri juga tengah menghadapi masalah ekonomi, khususnya akibat pandemi Covid-19 dan krisis global.

“Nah ini masih kita lakukan penataan-penataan, kecuali Papua,” ungkapnya.

Wilayah Papua ini menjadi pengecualian, kata Wapres, karena memiliki wilayah yang sangat luas sehingga memerlukan pembagian wilayah untuk mendekatkan pelayanan masyarakat. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengendalikan masalah keamanan di sana.

“Sehingga di Papua yang tadinya satu (provinsi) menjadi empat. Papua Barat yang (dulunya) satu (provinsi) menjadi dua. Ini dalam rangka bagaimana mempercepat pelayanan dan penanganan kesejahteraan di Papua,” terangnya.

Halaman:

Editor: Rohmat Rospari

Artikel Terkait

Terkini

Cianjur di Guncang Gempa Lagi Jum'at (25/11)

Sabtu, 26 November 2022 | 13:45 WIB

PT Waskita Karya Menjual Sejumlah Tol di Indonesia

Jumat, 25 November 2022 | 13:30 WIB

Kualitas IndoVac Bersaing dengan Vaksin Buatan AS

Jumat, 25 November 2022 | 13:15 WIB

Raperda APBD Kota Cirebon 2023 Telah Disetujui

Jumat, 25 November 2022 | 11:15 WIB

Inspektorat Kabupaten Cilacap Gelar Pengawasan Daerah

Jumat, 25 November 2022 | 11:00 WIB

Pelajar Yang Pukuli Nenek di Tapsel Dijerat Pidana

Kamis, 24 November 2022 | 15:30 WIB

BTS Sinyal di Cianjur Belum Normal

Kamis, 24 November 2022 | 15:00 WIB

Peresmian UMP di Undur

Kamis, 24 November 2022 | 14:30 WIB

Website Presiden RI Tidak Bisa di Akses

Kamis, 24 November 2022 | 14:00 WIB

Polri Periksa Pejabat BPOM

Kamis, 24 November 2022 | 13:45 WIB

Korban Gempa Cianjur Bertambah

Kamis, 24 November 2022 | 13:30 WIB
X