Diskusi Publik Universitas Brawijaya: Hukum di Indonesia Sedang Tidak Baik

Hal itu dapat dilihat dari acara APDESI di Jakarta dan Jawa Barat dimana hanya Paslon Nomor 2 yang Capresnya sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Paslon No. 1 dan No. 3 tidak diundang. 

Ditempat yang sama Dekan FH Universitas Brawijaya Dr. Aan Eko Widiarto menilai temuan survei Indopol menunjukan bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum Indonesia akhir akhir ini sedang tidak baik-baik saja. 

Hal itu terbukti dari 84.67 persen publik hasil survei Indopol yang menyatakan setuju dengan pendapat tersebut. 

Baca Juga: Kampanye Stunting di Kota Depok, Wenny Haryanto : Waspadai KEK dan Infeksi Berulang pada Ibu Hamil, Karena Mempengaruhi Potensi Stunting

"Putusan MKMK menetapkan telah terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim dalam proses putusan MK No.90 dan semua hakim juga sudah dijatuhi vonis. Selama ini ada pandangan bahwa seakan-akan kalau sudah keluar putusan itu bersifat final dan mengikat, meski dalam proses yang diabaikan. Putusan yang final and bonding ada batasnya,"jelasnya.

Hal senada dikatakan Titi Anggraini Pembina Perludem, menurutnya Pemilu kali ini memperlihatkan sejumlah anomali. Anomali yang pertama adalah pendeknya masa kampanye. 

"Kampanye besok adalah masa kampanye terpendek dalam Pemilu. Pemilunya serentak, ada ribuan calon/kanidat. Tapi anehnya masa kampanye dipangkas. Pendeknya masa kampanye sulit untuk menghadirkan pemilu yang bergagasan, menawarkan ide. Yang lebih anomali adalah para bakal calon sebelumnya sudah melakukan kampanye, tapi mereka tidak diproses hukum karena alasannya di luar masa kampanye. Anomali yang lain adalah pemerintah sangat tidak menginginkan revisi UU Pemilu, padahal pengalaman pemilu,"tuturnya.