Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. "Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata Menag.
Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.
Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.
"Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif," ajak Menag.
Artikel Terkait
Sertijab, Gus Yaqut dan Menag Nasaruddin Umar Saling Beri Apresiasi
Menag Sebut Kerukunan Umat Beragama Potensi Indonesia di Mata Dunia
Rekruitmen Petugas Haji 2025 Segera Dibuka, Ini Pesan Menag
Menag Nasaruddin: Pemberdayaan Zakat dan Wakaf solusi atasi Masalah Global