Fraksi NasDem Apresiasi 100 Hari Pram-Rano, Bukan Omon-omon Tapi Kerja Nyata

Edisi.co.id - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mengapresiasi 100 hari kerja Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, Pramono-Rano bukanlah pasangan omon-omon alias mengumbar janji, tapi membuktikan programnya dengan aksi nyata.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menilai, sudah cukup banyak program atau janji kampanye Pramono-Rano direalisasikan selama 100 hari kerja.

Bahkan, kata dia, sejumlah program unggulan justru dikebut menjelang 100 hari bekerja di Jakarta.

"Ini termasuk re-launching aplikasi JAKI dan peluncuran fitur baru CCTV permukiman yang menjadi bagian dari program Smart City Jakarta," ujar Jupiter kepada wartawan pada Senin (2/6/2025).

Menurutnya, aplikasi JAKI kini hadir dengan 11 fitur baru, termasuk tombol bantuan atau panic button yang viral karena sangat bermanfaat bagi warga.

Sementara untuk keamanan lingkungan, sebanyak 100 CCTV baru dipasang dan melengkapi 1.400 unit yang telah ada sehingga menjadi 1.500 unit.

"CCTV tersebut dipasang di lokasi strategis, termasuk 12 taman kota baru yang kini dibuka 24 jam," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Jupiter mengatakan, hampir semua program 100 hari berhasil dicapai, mulai dari pemutakhiran data KJP, dan percepatan pembangunan rusun.

Selain itu, TOD dan mixed use development, peluncuran Blok M Hub, penggratisan Transjabodetabek untuk 15 golongan, dan aktivasi taman kota 24 jam.

Baca Juga: BRI Liga 1 2024/2025 Ditutup Dengan Sukses, BRI Buktikan Sepak Bola Sebagai Sarana Sinergi Pemberdayaan Olahraga dan UMKM

"Namun dari 40 program, terdapat satu yang belum bisa diwujudkan dalam waktu 100 hari, yakni Jakarta Fund," tuturnya.

Kata dia, Jakarta Fund merupakan ide badan investasi daerah yang disampaikan Pramono saat kampanye Pilkada 2024. Ia berencana menggunakan sekitar Rp 3 triliun dana dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLpa) APBD Jakarta sebagai modal awal, dan mengelolanya secara profesional, seperti Indonesia Investment Authority (INA).

Namun, rencana tersebut terganjal oleh peraturan dan regulasi pendirian entitas investasi daerah sehingga perlu waktu lebih lama untuk dikaji dan diselaraskan.