Pada akhirnya, pembentukan Komite Reformasi Polri itu sebenarnya hanya dinilai ujian awal bagi publik. Terkhusus, tentang seberapa kredibel nama-nama yang masuk akan menentukan seberapa serius pemerintah menjalankan agenda reformasi Polri.
Di sisi lain, Komite Reformasi Polri kini memikul beban besar tentang menjawab tuntutan demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang menginginkan polisi lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.***
Artikel Terkait
Presiden: 2.000 Desa Nelayan Akan Dibangun, Penghasilan Naik Hingga 100%
Subsidi Pupuk Disalurkan Langsung ke Petani, 27.000 Distributor Tak Lagi Jadi Perantara
Hari Tani Nasional 2025: Memperjuangkan Marhaen di Tengah Tantangan Pertanian
Dari Tragedi Sengkon dan Karta: Menuju Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Indonesia.
Keriuhan Media Sosial atas Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)