Hari Tani Nasional 2025: Memperjuangkan Marhaen di Tengah Tantangan Pertanian

edisi.co.id – Krisis Pertanian dan Regenerasi Petani. Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September setiap tahun. Karena kesibukan dengan tulisan branding halu-halu dari dunia pageant yang glamour, terlupakan bahwa isu yang penting untuk dibahas adalah isu pertanian dan petani. Berdasarkan data dari media dan lembaga resmi, kondisi petani Indonesia saat ini semakin memprihatinkan.

Menurut Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 27,37 juta rumah tangga petani di Indonesia, tetapi petani muda berusia 19–39 tahun hanya mencapai 6,18 juta orang atau 21,93% dari total, menandakan tantangan regenerasi yang serius. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2025 mencapai 123,57, naik 0,76% dari bulan sebelumnya, meski fluktuasi harga beras premium masih menjadi isu utama.

Indonesia juga kehilangan sekitar 110.000 hektar lahan pertanian setiap tahun akibat konversi lahan dan konflik agraria. Petani gurem yang berjumlah 17,25 juta hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, dengan pendapatan rata-rata Rp1,45 juta per bulan—jauh lebih rendah dibanding sektor industri (27% lebih besar) dan jasa (50% lebih tinggi). Bahkan 48,9% rumah tangga miskin berasal dari keluarga petani.

Baca Juga: Subsidi Pupuk Disalurkan Langsung ke Petani, 27.000 Distributor Tak Lagi Jadi Perantara

Tantangan lain mencakup perubahan iklim yang menyebabkan sekitar 3.000–3.500 kejadian bencana ekologis per tahun (2015–2022), dengan kerugian negara rata-rata Rp12,65 triliun per tahun.

Partai Parindra di Jambi Memperjuangkan Petani

Petani adalah kelompok yang dinamakan marhaen oleh Soekarno, merujuk pada rakyat kecil yang menjadi tulang punggung bangsa. Ketika Partai Parindra berdiri di Jambi pada 1935, pendirinya dan ketuanya di Jambi adalah dr. Sagaf Yahya, seorang dokter dari Minangkabau yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan.

Cabang Partai Parindra di Jambi memiliki basis massa kuat di kalangan rakyat kecil, termasuk petani dan kelompok marhaen, yang menjadi pondasi utama dengan sistem kaderisasi terbaik saat itu. Alasan sederhana bahwa kelompok marhaenlah yang harus diperjuangkan dalam kebijakan publik melalui advokasi kebijakan di gedung dewan terhormat.

Seharusnya aktivis yang mendampingi petani , duduk di dewan terhormat. Biaya politik yang mahal membuat mayoritas yang duduk di DPRD dan DPR adalah pengusaha. Bagaimana mungkin kelompok kapital yang diwakili oleh pengusaha bisa memperjuangkan kepentingan dan masa depan petani di Indonesia?

Mafia Pertanian dan Konflik Agraria

Bagi saya, kerja bertani adalah kerja penuh keikhlasan dan kesabaran. Pekerjaan bertani adalah pekerjaan berat dengan situasi mahalnya harga pupuk, bibit, dan juga rumitnya akses ke permodalan. Mental petani adalah mental petarung, apalagi kalau panen gagal atau harga jatuh di pasaran karena kelebihan stok atau masuknya komoditas impor dari luar saat petani panen.

Praktik mafia di sektor pertanian dengan berbagai modus, termasuk pengaturan kuota impor maupun ekspor, seringkali merugikan petani. Lebih parah lagi, banyak petani terusir dari tanah leluhur akibat konflik agraria yang mencapai 3.234 kasus hingga 2024, melibatkan 7,4 juta hektar lahan dan 1,8 juta rumah tangga terdampak.

Konflik itu disebabkan penguasaan tanah oleh pengusaha kelapa sawit (25 juta hektar), tambang (10 juta hektar), dan kayu (11,3 juta hektar), serta regulasi seperti UU Cipta Kerja yang memberi ruang besar bagi investasi tanpa memperhatikan nasib petani. Contohnya, pembangunan food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah memaksa petani meninggalkan budaya tanam lokal mereka, mengancam ketahanan pangan nasional.

Solusi Berbasis BMT dan Pendampingan Dompet Dhuafa