edisi.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut melakukan kajian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kajian ini dilakukan oleh Direktorat Monitoring dan Pencegahan KPK dengan tujuan memperkuat tata kelola program agar berjalan lebih efektif dan transparan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kajian tersebut akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan MBG di lapangan.
“Saat ini KPK sedang melakukan kajian di Direktorat Monitoring Pencegahan,” ujar Budi dalam keterangannya pada Rabu 15 Oktober 2025.
“Dari kajian itu nanti KPK akan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada para stakeholder terkait,” imbuhnya.
Menurut Budi, hasil kajian diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi bagi anak-anak berjalan sesuai standar.
Juru bicara KPK itu menekankan bahwa efektivitas dan kualitas program menjadi perhatian utama lembaga antikorupsi tersebut.
“Kami berharap rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti agar tata kelola, mekanisme, maupun proses distribusi program MBG berjalan efektif,” kata Budi.
“Hasilnya nanti, ketika makanan itu didistribusikan kepada anak-anak kita, juga memiliki kualitas yang baik,” lanjutnya.
Libatkan Banyak Pihak
Budi menjelaskan, dalam proses kajian, KPK melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan MBG.
Tim akan melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan data langsung di lapangan.
Artikel Terkait
Beda Sajian Menu MBG Rp10.000 per Porsi: dari Gaya Masakan Rumahan di sukabumi hingga Variasi Kentang-Wortel di Depok
Telisik Geliat DJP Serap 'Tarif Efektif' usai Kini Menkeu Purbaya Beri Sinyal Turunkan PPN Pada 2026
Membongkar Modus Kejam di Balik Transaksi COD: 3 Pelaku Penyekapan di Tangsel Ditangkap Polisi
Unggah Pesan Menyentuh, Jay Idzes Sebut Peran Besar Erick Thohir dan Tim untuk Timnas
Melihat Komitmen Pemerintah Menjaga Bunga Rumah Subsidi Tetap 5 Persen di Tengah Gejolak Ekonomi