Selain Pengukuhan Timor Leste Jadi Anggota Penuh di KTT ASEAN, Ada Momen Canggung MC Salah Sebut Nama Prabowo

edisi.co.id - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, tak hanya mencatat sejarah pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ke-11 ASEAN, tetapi juga diwarnai insiden yang mencuri perhatian dunia.

Dalam siaran langsung Radio Televisyen Malaysia (RTM), nama Presiden RI, Prabowo Subianto keliru disebut oleh pembawa acara alias master of ceremony (MC) sebagai Presiden RI sebelumnya, Joko Widodo.

Kesalahan itu terjadi saat sesi penyambutan para kepala negara di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC), Malaysia, Minggu, 26 Oktober 2025.

Baca Juga: Di Balik Bayang-bayang Praktik Penipuan Berkedok Umrah Mandiri, Ada Jeratan Bui bagi Pelaku Korupsi Duit Setoran Jemaah

Kala itu, menyapa kedatangan Presiden Prabowo dengan menyebutnya “Presiden Joko Widodo”.

Kekeliruan itu langsung terdengar oleh jurnalis dari berbagai negara di ruang media center KTT ASEAN. Begini ceritanya.

Berujung Permintaan Maaf

Kejadian tersebut kian menjadi sorotan publik internasional dan kini memicu reaksi resmi dari pihak Malaysia.

Melalui pernyataan resminya, RTM sebagai lembaga penyiaran publik milik negara Malaysia, langsung menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Indonesia.

RTM menyebut kesalahan itu sebagai “kekeliruan serius dalam siaran langsung”.

“Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur,” tulis pernyataan resmi RTM yang dirilis pada Senin, 27 Oktober 2025.

Dalam keterangan tersebut, RTM menjelaskan hasil penyelidikan internal yang menemukan adanya kesalahan MC di KTT ASEAN tersebut.

“RTM memandang hal ini dengan serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tulis keterangan itu.

RTM lantas memastikan, pihaknya akan memperkuat pengawasan hingga pemeriksaan fakta di setiap siaran, terutama dalam acara berskala internasional seperti KTT ASEAN, agar insiden serupa tak terulang di masa mendatang.