Penetapan BTT diarahkan untuk memastikan kapasitas responsif pemerintah terhadap potensi keadaan darurat, sekaligus memenuhi prinsip kehati-hatian fiskal.
Terkait rencana pinjaman daerah, ia menegaskan, bahwa seluruh prosedur akan dijalankan melalui mekanisme verifikasi yang ketat dan berbasis regulasi.
Pemerintah Kota Depok akan menjaga koordinasi berkelanjutan dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan guna memastikan bahwa proses pinjaman memenuhi standar legal substantif, kepatuhan administratif, dan akuntabilitas fiskal.