Keluhan serupa juga diungkapkan Bay Fauzi, mantan Mandor tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan Marunda.
"Sekarang buat dapat 1 juta perbulan aja sulit banget rasanya. Apalagi biaya hidup makin berat. Saya masih punya dua anak yang jadi tanggungan biaya sekolahnya SD dan SMA," ungkap ayah empat anak tersebut.
Selama ini, lanjut pria yang akrab dipanggil mandor ubay ini, saat pelabuhan masih beroperasi penghasilannya mencapai 5-6 juta rupiah.
"Sekarang mah boro-boro, bisa makan aja syukur," imbuhnya.
Ia dan ribuan buruh bongkar muat pelabuhan lainnya berharap pemerintah sedikit mau berempati kepada mereka dengan kembali mengaktifkan pelabuhan tersebut agar nasib mereka membaik.
"Harapan kami sederhana, kami ingin kerja kembali. Bapak-bapak yang duduk di istana dan balaikota, mohon pelabuhan bisa dibuka kembali," pintanya.
Baca Juga: Kanwil DJP Jakarta Utara Gelar Dialog Perpajakan dan Buka Puasa bersama Insan Pers
Pencemaran udara yang jadi alasan itu bukan disebabkan dari pelabuhan. "Buktinya setelah sembilan bulan ditutup, abu yg dianggap sebagai bukti pencemaran tetap dialami masyarakat sekitar," tandasnya
Di tempat yang sama Ketua Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda Fudyanpo Kamin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini dirasakan dampaknya bukan saja oleh pekerja bongkar muat, tapi juga para pengusaha yang menyediakan jasa angkut seperti trasnportasi dan alat berat. Termasuk pemilik take boat.
"Ada lebih dari 2000 pekerja dan puluhan pengusaha yang mendukung aktifitas disini. Mereka sangat terdampak penutupan ini," terangnya.
Ia berharap semua pihak terketuk untuk membantu mengaktifkan kembali pelabuhan. "Karena terbukti debu batubara yang jadi alasan penutupan tidak terbukti disebabkan oleh kegiatan bongkar muat pelabuhan. Nyatanya pencemaran itu masih terjadi walaupun sudah 9 bulan pelabuhan ini ditutup," pungkasnya