Menurut Hanafi, PTM Terbatas ini bukan hanya tugas dari Disdik. Urusan sekolah tatap muka, bukan hanya dari rumah ke sekolah, namun juga sebaliknya. Sehingga perlu dipikirkan pula, bagaimana mobilisasi siswa dan memastikan siswa langsung kembali ke rumah masing - masing.
"Bahkan ada masukan dari Kapolresta, tentang ada beberapa sekolah yang relatif dekat pasar. Itu kan masuk ke pusat keramaian, seperti apa kemudian partisipasi dari tokoh masyarakat, ormas, hingga RT dan RW bisa terlibat," kata Hanafi.
Baca Juga: Moeldoko Laporkan 2 Staf ICW ke Bareskrim Mabes Polri
Pun hal lain di luar itu, Disdik sudah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap sekolah. Bagaimana sarana prasarana, seperti fasilitas cuci tangan harus tetap tersedia dengan kondisi baik.
Lalu juga dibentuknya Satgas Covid-19 di sekolah beserta tim asesmen yang diisi oleh komite. Mereka ditugaskan memantau memobilisasi siswa. Mereka pula yang akan mengevaluasi sekaligus yang berwenang memberikan izin selain orang tua siswa itu sendiri.
"Kita juga mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala (terutama untuk tim satgas) dan guru kelas yang kontak langsung mengajar siswa. Mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak ke sekolah," urai Hanafi.
Juga soal vaksin, kata Hanafi, per tanggal 9 September 2021 kemarin, sudah 29.390 atau 70,4 persen dari total 41.730 siswa negeri dan swasta yang divaksin. Dengan rincian 13.985 atau 60 persen siswa swasta dan 15 405 atau 83,5 persen siswa dari sekolah negeri.
Tak hanya siswa, vaksinasi untuk guru juga sudah 93,6 persen. Dari total guru swasta dan negeri sebanyak 3.269 orang, sudah 3.060 atau 93,6 persen guru sudah divaksin.
"2.006 guru swasta dan 1.054 guru negeri sudah divaksin," sambung Hanafi.
Untuk kapan waktu pelaksanaan PTM Terbatas ini diberlakukan, Hanafi mengatakan Pemkot Bogor tak ingin terburu - buru sebelum semua teknis dipenuhi. Akan tetapi, terus diupayakan untuk secepatnya dilangsungkan.
"PTM Terbatas ini untuk kelas 4, 5, dan 6 SD, SMP dan SMA. Makanya kita undang juga KCD dan Kemenag tadi. Karena PTM ini juga provinsi menyerahkan kepada daerah masing - masing," katanya.